• Inapex

    Punya Rumah 3 Unit, Tetap 1 NIK yang Bisa Diakses

  • Oleh
  • Rabu, 11 Okt 2017
  • Menteri Kominfo Rudiantara dan Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Punya rumah 3 unit atau lebih, databes yang bisa diakses tetap menggunakan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasalnya, langkah ini untuk meningkatkan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi prabayar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan diberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi melalui NIK mulai tanggal 31 Oktober 2017.

    “Jadi nantinya jika penduduk memiliki 3 rumah kemudian yang digunakan untuk registrasi tetap dialamat satu rumah dan hanya databes itu yang bisa diakses,” tegas¬†Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh.

    Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 12 Tahun 2016, tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Permen Kominfo Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

    Pelanggan layanan seluler prabayar diminta oleh Kominfo untuk melakukan registrasi kembali. Hal ini demi mendukung validasi sesuai data kependudukan yang tercatat di Ditjen Dukcapil.

    Lebih lanjut dikatakan Zudan Arif Fakrulloh, sudah banyak lembaga terbantu dengan database yang sudah disusun. “Saat ini, sudah ada 242 lembaga yang memanfaatkan akses database kependudukan yang kami berikan untuk membantu proses validasi pengguna layanan mereka. Operator menjadi institusi yang paling besar mengakses database kami, kisaran 36 juta NIK telah diakses untuk validasi. Tentu saja, database yang diakses hanya sebatas NIK dan KK, jadi tidak mengancam privasi,” jelas Zudan Arif Fakrulloh.

    Jika beberapa waktu lalu, pelanggan harus registrasi ke gerai operator atau penjual kartu prabayar resmi, kini pelanggan bisa melakukan registrasi sendiri. Hal ini wajib bagi pelanggan baru maupun lama. Konsekuensi bagi yang tidak melakukan registrasi ulang, panggilan dan SMS masuk maupun keluar serta akses internet nomor seluler pelanggan akan diblokir.

    Baca Juga :
    Ini Cara Dekorasi Meja, Saat Menyambut Perayaan Natal

    Kebijakan ini resmi berlaku mulai 31 Oktober 2017, dan harus sudah diselesaikan oleh pengguna sebelum tanggal 28 Februari 2018. Pengguna bisa melakukan registrasi dengan mengirim SMS ke 4444 dengan format NIK#nomorKK# yang sesuai pada eKTP dan KK.

    Pihak Ditjen Dukcapil menjelaskan, jika proses tetap gagal namun identitas benar, artinya pelanggan memiliki masalah pada identitas yang tersimpan di lembaga tersebut sehingga harus diurus. Misalnya, pindah tempat tinggal tapi tidak melakukan penggantian data KTP atau KK. Bagi yang mengalami hal tersebut atau belum menerima e-KTP, bisa membuat surat pernyataan yang diajukan ke gerai operator seluler.

    Sementara itu, langkah ini merupakan lanjutan dari usaha pihak Kominfo di tahun 2016, yang memperketat registrasi pelanggan seluler prabayar hanya bisa dilakukan dealer atau kios penjual resmi.

    Tujuannya adalah meminimalisir penyalahgunaan nomor pelanggan untuk penipuan dan penyebaran konten negatif atau hate speech yang belakangan semakin ramai.

    “Kebijakan kali ini sebetulnya bukan hal baru, karena ini mendukung kebijakan yang sebetulnya sudah diimplementasikan sejak lama yakni 2005. Identitas yang dipergunakan untuk registrasi layanan seluler harus sesuai data pribadi yang disimpan oleh Ditjen Dukcapil. Karena gaungnya kurang, dan ekosistemnya belum siap, jadi ya tidak bisa berjalan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

    Rudiantara menjelaskan ekosistem yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi untuk menyusun dan mengakses database Ditjen Dukcapil serta eKTP. Mengapa e-KTP? Rudiantara ingin Indonesia layaknya negara di luar jauh lebih dulu mempraktikan national single identity. 

    NIK pada eKTP nantinya bisa dipergunakan untuk kebutuhan transaksi dan layanan lainnya dengan lebih mudah dan aman termasuk di ranah digital.

    Kominfo sadar, e-KTP masih terombang ambing pembuatannya di Tanah Air. Namun, jika ekosistem seperti database di Dtijen Dukcapil sudah siap, maka sebaiknya dikerjakan dari sekarang.