Punya Lahan Tidur? Siap-Siap Kena Pajak Progresif
Sri Mulyani (Foto: qerja)

 

JAKARTA.INAPEX.co.id, – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan mengaplikasikan pajak progresif terhadap lahan tidur atau tanah sudah lama tak digunakan dengan mengatur kebijakan investasi tanah.

Pemerintah melihat tanah adalah salah satu faktor penting dan strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

 “Banyak hal strategis yang berhubungan dengan tanah dan pertanahan bisa menyelesaikan masalah kesenjangan dan produktivitas, makanya akan diatur dengan pajak progresif. Ini juga sudah dibicarakan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena kebijakan yang lama soal pertanahan ini bermasalah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/1).

Banyaknya pajak progresif untuk lahan tidur ini belum diputuskan. Rencana aturan baru pajak pertanahan tersebut guna mencegah orang menjadikan tanah untuk obyek spekulasi.

Masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan, baik itu menyimpan atau menginvestasikan uangnya secara lebih produktif. Pengenaan tarif pajak akan berbeda sesuai dengan keadaan setiap daerah.

Menurut Ketua Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto, ide mengaplikasikan pajak progresif terhadap lahan tidur ini adalah wacana lama yang tak langsung direalisasikan.

Gagasan tersebut baik asal pemerintah bersungguh-sungguh dan tak menerapkan hal tersebut secara gegabah.

“Jadi tidak bisa di gebyah uyah (disamaratakan), harus dilihat kepentingannya karena hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga rumah bagi masyarakat karena tanah itu bahan pokok untuk pembangunan perumahan. Justru ini mekanisme yang bagus bagi pemerintah mengatur iklim bisnis yang baik bagi pengembang,” paparnya kepada pers di Jakarta, Selasa (24/1).

Zulfi menuturkan, sekarang ini banyak oknum pengembang tak benar. Mereka terus menambah tanah namun tak dikembangkan melainkan untuk memperoleh selisih harga.

Padahal pengembangan yang benar mestinya meliputi kualitas bangunan, penataan infrastruktur, desain, termasuk manajemen pengelolaan kawasannya usai digunakan.

Oleh sebab itu, aturan pajak progresif tersebut mesti dapat menjangkau kalangan pengembang. Ia mengusulkan penerapannya secara bertingkat.

Lahan pengembang yang telah ada site plan dan tahapan pengembangannya tak diberlakukan pajak progresif.

Misalnya lahan 1.000 hektar yang ada siteplan-nya 200 hektar dan 400 hektar lagi telah tersedia tahapan pengembangannya, maka yang kena pajak progresif 400 hektar atau sisa yang masih terbengkalai.

Alternatif lainnya pemerintah daerah memilih kawasan untuk rumah murah di lokasi milik pengembang. Misalnya 20 persen dari total luas lahannya untuk rumah murah.

“Kalau bisa demikian tanah milik pengembang tersebut tidak perlu dikenakan pajak progresif. Tapi kalau pengembang menolak aturan tersebut langsung berlaku,” tutupnya.