• Inapex

    Proyek Rumah Murah Meningkat, Gubernur Jabar Serahkan DIPA 2018

  • Oleh
  • Rabu, 20 Des 2017
  • Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan menyerahkan DIPA 2018 kepada Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana. (Foto: dok.inapex)

     

    BANDUNG, INAPEX.co.id – Seiring terus meningkatnya proyek pembangunan rumah murah serta perbaikan insfrastruktur, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer Darah serta Dana Desa 2018.

    Sedikitnya 27 Kepala Daerah, Bupati, Walikota di Jawa Barat tersebut menerima Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 senilai Rp.110 Triliun, yang telah disiap dilaksanakan serta dikawal untuk kesejahteraan masyarakat se Jawa Barat.

    Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana terlihat hadir sekaligus menerima DIPA 2018 di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Kegiatan penyerahan Pagu DIPA merupakan momentum penting bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Apalagi, dana tersebut akan menjadi bagian utama dan menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
    Sementara DIPA adalah dokumen anggaran yang menjadi dasar bagi satuan untuk melaksanakan sekaligus membiayai berbagai kegiatan untuk melayani masyarakat. Melalui penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan pada menjelang akhir tahun 2017 ini, Kementrian Keuangan mendorong Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat agar bisa segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018.
    Lankah ini diharapkan, agar aspek kualitas pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing-masing.
    Untuk tahun 2018, Dana APBN yang mengalir ke Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Barat direncanakan sebesar Rp. 110 Triliun lebih, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp. 66,52 Triliun dan Dana yang melalui Kementrian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp. 43,748 Triliun.

    Sementara itu, secara terpisah Pemerintah bakal menaikkan harga rumah bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mulai Januari 2018. Kenaikan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian harga tanah dan material yang terus naik sehingga harus diimbangi kenaikan harga rumah subsidi yang semula Rp 123 juta menjadi Rp 130 juta.

    Baca Juga :
    10 Daftar Hunian Hadir di IPEX 2018, Harganya Cocok Dikantong

    Wakil Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Bidang Promosi, Humas dan Publikasi Dibya Hidayat mengatakan kenaikan harga rumah bersubsidi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga 2020 mendatang. Kenaikan itu, sesuai dengan yang telah diatur pemerintah melalui Kementarian PUPR. Kenaikan harga rumah FLPP sudah tiga kali dilakukan yakni dari harga Rp 118 juta naik menjadi Rp 123 juta dan tahun depan menjadi Rp 130 juta.

    “Membeli rumah tidak bisa wait and see karena per Januari 2018 harga rumah FLPP akan naik, tandanya adalah perolehan harga tanah juga semakin tinggi, harga bahan bangunan juga naik sehingga pemerintah menaikkan harga rumah FLPP apalagi rumah komersial,” pungkasnya.