Apartemen Eastern Green terkoneksi dengan LRT. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id  Sebuah proyek yang terus dikembangkan hingga mencapai target sebagai sarana transportasi massal yaitu pembangunan transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) menghubungkan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Apalagi proyek LRT Jabodebek sebagai salah satu proyek transportasi terbesar yang digagas oleh pemerintah juga masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai investasi Rp 29,9 triliun yang belum lama diputuskan pemerintah.

Pengerjaan LRT Jabodebek dikerjakan dalam dua tahap. Saat ini, pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor proyek sedang mengerjakan pembangunan tahap satu sepanjang 43 kilometer (KM).

Saat ini, pembangunan tahap satu LRT Jabobedek sudah mencapai sekitar 32%. Transportasi kereta ringan tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.  Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto, menjelaskan tentang pendanaan proyek yang sempat berubah sampai perkembangan terkini dari proyek besar tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Budi Harto, LRT dibangun dengan penugasan melalui Perpres (Peraturan Presiden) Tahun 2015, kemudian Perpres tahun 2016, dan paling baru Perpres tahun 2017.  Pada intinya, ketika itu, dari tiga Perpres tersebut menugaskan Adhi Karya sebagai kontraktor.

Kemudian, Perpres yang pertama dan kedua dulu semangatnya adalah proyek ini dialokasikan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara(APBN). Berikutnya dikembangkan, dicari, untuk tidak menggunakan APBN, tapi dengan badan usaha. Hingga akhirnya ditemuilah skema, PT KAI diberi PMN (Penyertaan Modal Negara) Rp 7,6 Triliun, Adhi Karya memiliki PMN Rp 1,4 triliun. Dari situ diminta mencari pendanaan dari perbankan, sehingga bisa mendanai Rp 29,9 triliun tersebut.

Selanjutnya, pemerintah menjamin kelayakannya. Penjaminan kelayakan pemerintah itu melalui subsidi, kalau enggak keliru subsidinya itu selama 12 tahun, KAI-nya menerima subsidi, sehingga ini akan layak. Kemudian Adhi Karya sendiri karena sudah menerima PMN Rp 1,4 triliun, diminta PMN itu juga digunakan untuk investasi. “Nah investasinya untuk Adhi Karya ini Rp 4,2 triliun dalam bentuk stasiun dan depo. Nanti akan dibeli atau disewa oleh KAI,” papar Budi Harto. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN Rp 29,9 triliun. Jadi cukup Rp 7,6 Triliun ke KAI, dan Rp 1,4 ke Adhi Karya, sudah jadi ini, dan ada subsidi selama 12 tahun.

“Itu begini, Rp 29,9 triliun itu asalnya Rp 23 triliun dari prasarana, kemudian sisanya itu sarana, rolling stocknya begitu. Enggak berubah-ubah sih sebenarnya, hanya berubah sedikit. Berubah sedikitnya itu karena ada tambahan stasiun, tapi enggak jadi, ada perubahan sistem sinyal saja,” tambahnya.

Selain itu, Budi Harto juga menjelaskan tentang teknologi yang dinilai terus berubah. “Iya teknologinya, jadi dengan sinyal yang baru ini headway-nya akan lebih pendek, sehingga kapasitas penumpang yang bisa dibawa oleh LRT lebih tinggi. Kita tunjuk LEN untuk itu, kemudian LEN akan kerja sama dari luar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Harto juga menjelaskan tentang batalnya rencana membuat perusahaan patungan. Menurutnya, perusahaan patungan itu tidak jadi, karena kereta api ini kan perlu penjaminan dari pemerintah untuk mendapatkan kredit pembiayaan. “Kalau perusahaan patungan itu enggak bisa dijamin, itu harus BUMN. Kalau perusahaan patungan ini kan anaknya BUMN. Undang-undangnya begitu,” pungkasnya.