Dapatkan informasi di booth Kementerian PUPR pameran Indonesia Properti Expo 2018.  (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Kendati progres fisik sudah mencapai 92,14%, namun penyerapan Anggaran Tahun 2017  hampir mendekat target 93%. Data yang masuk dalam sistem pemantauan secara elektronik penyerapan keuangan mendekati target yakni mencapai 90,74% atau senilai Rp 96,39 triliun dari total anggaran Rp 106,2 triliun.

Kemudian progres itu, lebih tinggi dibandingkan waktu yang sama tahun 2016 dimana progres keuangan sebesar 85,09% dan fisik 89,87%. “Masih ada penyerapan lagi karena ada tagihan-tagihan yang belum masuk. Dari prognosis kami akan berkisar 93%. Saya rasa ini sudah tinggi,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, melalui siaran pers Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, di Jakarta, belum lama ini.

Dari enam Direktorat Jenderal pengelola anggaran terbesar di Kementerian PUPR, tiga diantaranya progres penyerapan keuangannya diatas progres Kementerian. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, yakni sebesar 92,81%, Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 94,22% dan Ditjen Bina Konstruksi 93,95%.

Selain itu, serapan anggaran Ditjen Sumber Daya Air (SDA) masih berada di angka 88,11%, Ditjen Cipta Karya 89,01%, dan Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 84,91%. Serapan anggaran Ditjen SDA masih dibawah progres Kementerian, salah satunya disebabkan terkendalanya lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air terutama bendungan. “Walaupun sudah dianggarkan dalam APBN bila tanahnya tidak tesedia maka proyek tidak bisa berjalan,” tambahnya.

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Ditjen SDA sebesar Rp 33,26 triliun diantaranya digunakan untuk penyelesaian 30 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional.

Kementerian PUPR menargetkan tambahan 9 bendungan baru. Dari 9 bendungan, sebanyak 6 bendungan telah terkontrak yakni Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Lau Simeme (Sumatera Utara), Bendungan Semantok, Bendungan Temef (Nusa Tenggara Timur), serta Bendungan Marga Tiga (Lampung).

Tiga bendungan lainnya saat ini dalam proses lelang dan dilakukan penandatanganan kontrak ditahun 2018. Ketiganya adalah Bendungan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), Bendungan Sidan (Bali), dan Bendungan Bener (Jawa Tengah).

Sementara untuk alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 107,3 triliun. Kemudian untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2018, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini sejak bulan Oktober 2017 lalu.

Hingga 29 Desember 2017, progres lelang dini telah dilakukan sebanyak 2.019 paket senilai Rp 12,24 triliun terdiri dari Sekretariat Jenderal sebanyak 12 paket senilai Rp 59 miliar, Ditjen SDA sebanyak 888 paket senilai Rp 3,08 triliun, Ditjen Bina Marga sebanyak 860 paket senilai Rp 8,28 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 235 paket senilai Rp 779,6 miliar, Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak Rp 8 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebanyak 10 paket senilai Rp 19,3 miliar dan Balitbang sebanyak 9 paket senilai Rp 9,9 miliar.