Program Sejuta Rumah Bagi MBR Tersendat
Program Sejuta Rumah (foto: btnproperti)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai belum maksimal.

Faktor penilaian itu terlihat agak kompleks, antara lain susahnya perizinan, mencari tanah murah, dan tak optimalnya bantuan stake holder perumahan.

Skema hunian berimbang 1:2:3, yakni pembangunan satu rumah mewah mesti diikuti pembangunan dua rumah menengah dan tiga rumah murah, juga tak berjalan secara maksimal.

Padahal ketentuan tersebut amanat Undang-Undang Perumahan dan Permukiman. Di tengah keadaan seperti itu Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan penjelasan baru mengenai program sejuta rumah.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR, Syarif Burhanuddin, program pembangunan sejuta rumah tidak hanya untuk MBR.

Segmennya dapat beragam asalkan totalnya 1 juta rumah. Namun, dalam persentase yang terbesar tetap rumah untuk MBR.

Ia mengatakan bahwa 70 persen atau sebanyak 700 ribu rumah diperuntukkan masyarakat kelas bawah. Sisanya rumah komersial atau untuk kalangan menengah sampai menengah atas. Syarif menilai, kebutuhan rumah merata di segala segmen dan lapisan masyarakat.

“Backlog perumahan itu ada di semua segmen. Makanya program pembangunan satu juta rumah ini menyasar semua segmen. Ini untuk memudahkan pola pembangunan hunian berimbang 1:2:3 selain untuk subsidi silang,” ujarnya kepada pers di Jakarta, Jumat (23/9).

Kemudian, pelaksanaan segmen rumah komersial diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah berfokus pada pemenuhan bantuan subsidi dan regulasi bagi segmen rumah murah. Syarif juga menjamin pembiayaan bagi rumah murah akan pas untuk digunakan 700 ribu unit.

“Pemerintah melalui Kemenpupera juga membangun rusun, rumah swadaya, dan revitalisasi. Ini saja jumlahnya mencapai 115 ribu belum termasuk yang kerja sama dengan pemda,” tambahnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, banjir bandang di Kabupaten Garut ditemukan fenomena lain, terutama di bantaran Sungai Cimanuk.

Bantaran sungai yang harusnya bersih dari bangunan apa pun itu malah penuh dengan rumah-rumah penduduk.

Tepi sungai yang ideal yakni dijadikan tempat fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Fasilitas tersebut bisa berupa taman bermain anak yang memang sedikit di Kabupaten Garut.

“Saya setuju bantaran sungai ini jadi fasum dan fasos, tetapi harus benar-benar dijaga,” papar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki saat meninjau tanggul Sungai Cimanuk yang runtuh di Garut, Kamis (22/9).

Basuki juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Garut agar menjaga fasum dan fasos ini supaya tak diubah kembali jadi permukiman.

“Kalau tempat (bantaran) ini (dirasa) punyanya dia (warga), yang di sana (rusun) dijual,” jelas Basuki.

(he/kps)