Tim Sukses Pasangan Gubernur DKI terpilih versi hitungan cepat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Program Down Payment (DP) Nol Rupiah tidak berarti bikin perumahan, ternyata ini penjelasannya.

Seperti diketahui program DP Nol Rupiah yang telah ditawarkan merupakan bantuan dari pemerintah agar warga Jakarta mudah memiliki aset rumah.

Kendati demikian, program tersebut tidak berarti membangun proyek perumahan tapi hanya membantu melalui skema pembiayaan saja.

“Pak Anies enggak membuat rumah dan jangan sampai diasosiasikan program rumah tanpa DP adalah program membuat rumah. Itu program pembiayaan saja dan ada macamnya, seperti ada KPA, KPR dan lainnya,” tegas Wiastuti Tim Sukses Pasangan Gubernur DKI terpilih versi hitungan cepat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, saat dihubungi INAPEX.co.id, di Jakarta, Jum’at (21/4).

Menurut Tim Sukses yang akrab disapa Iast Gunawan tersebut menjelaskan, program pembiayaan perumahan untuk warga DKI Jakarta bukan berarti sama sekali tidak ada biaya DP, melainkan tetap harus melalui mekanisme pengganti syarat DP yang dianggap memberatkan konsumen properti.

Diantaranya, soal konsistensi perilaku menabung selama beberapa bulan. Ilustrasinya, jika ada sebuah rumah sederhana seharga Rp 350 juta. Jika mengikuti aturan pada umumnya, DP dimisalkan 15 persen dari harga rumah, yaitu Rp 52,5 juta.

Lebih jauh dikatakan Iast Gunawan, dengan program DP Nol Rupiah, Pemprov DKI Jakarta disebut akan menalangi pembayaran DP tersebut melalui perbankan yang ditunjuk. Sementara, warga yang mengajukan kredit rumah harus tetap membayar angsuran kepada Pemprov DKI.

Kemudian program ini juga harus memenuhi kriteria seperti harus sebagai warga Jakarta serta mengikuti syarat agar dapat dibantu Pemprov DKI. Salah satunya dengan melihat kebiasaan menabung selama enam bulan.

“Kalau warga bisa rutin menabung senilai Rp 2,3 juta (nominal sesuai hitungan skema ilustrasi) selama enam bulan di Bank DKI, maka kemungkinan besar bisa ikut program DP Nol Rupiah,” tambah Iast.

Syarat lainnya adalah harus warga DKI Jakarta serta melampirkan bukti penghasilan tiap bulan. Nantinya, masih dikatakan Iast, program akan dibuat per gelombang, dengan jumlah penerima program yang dibatasi, misalnya maksimal 50.000 per keluarga atau individu.