Pengemudi Bus Aglomerasi Tidak Boleh Ugal-Ugalan
Pengemudi Bus (Foto: youtube)

 

UNGARAN, INAPEX.co.id, – Ketua Koperasi Mulia Orda Serasi (MOS) Hadi Mustofa mengakui proses pengadaan armada bus aglomerasi koridor I Stasiun Tawang-Terminal Bawen sekarang ini sudah berjalan.

Koperasi MOS bertindak selaku pihak yang ditunjuk untuk pengadaan barang dan jasa bus aglomerasi lewat dealer.

“Bahkan Kamis kemarin, kami sudah menandatangani tanda jadi untuk pengadaan sasis dan mesin yang nantinya akan dikirim ke karoseri untuk dibangun menjadi armada,” jelas Hadi, Jumat (3/3).

Hadi yang juga merupakan Ketua Organda Kabupaten Semarang ini menuturkan bahwa para pengusaha angkutan di Kabupaten Semarang sudah menyetujui untuk mendukung program tersebut.

Koperasi MOS berkomitmen memberikan layanan angkutan umum yang lebih aman, baik, nyaman dan mengutamakan keselamatan bagi pengguna bus.

“Ke depan tidak ada lagi angkutan yang ugal-ugalan karena rebutan penumpang atau kejar setoran. Dalam pengelolaan dan operasional ada Standard Operational Procedure (SOP)-nya, sopirnya digaji,” paparnya.

Perlu diketahui, program pemerintah terkait pengadaan 1.000 bus berkonsep bus rapid transit (BRT), yang rencananya akan didistribusikan ke 33 provinsi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha angkutan umum di Semarang.

Mereka memikirkan pendapatan awak angkutan regular yang selama ini terancam kehadiran 150 unit BRT sebagai kuota Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Organda Kabupaten Semarang Hadi Mustofa mengakui bahwa pihaknya khawatir jika bus-bus ini dioperasikan di trayek Stasiun Tawang-Bawen.

Sebab, rute BRT akan berbenturan dengan rute awak angkutan umum reguler yang sudah beroperasi.

Hal tersebut dinilai akan bermasalah bila operasionalisasinya diatur oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan swasta lainnya, tanpa adanya kerja sama dengan Organda dan pengusaha serta awak angkutan.

“Kekhawatiran tetap ada. Sebab, jika benar masuk ke Kabupaten Semarang, tentu penghasilan kami berkurang. Kalau bersinergi dengan kami, tidak masalah. Namun kalau tidak bersinergi, apakah kami ini akan jadi penonton saja?” jelas Hadi, Kamis (30/7/2015).

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Tim Sapu Lubang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim sudah berhasil menutup 99,08 persen lubang jalan di Jawa Timur (Jatim).

Ini artinya, hampir tak ada lagi jalan berlubang di provinsi paling timur Pulau Jawa. Aksi sapu lubang BPPJN tersebut adalah kelanjutan dari permintaan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna memperbaiki jalan-jalan berlubang di wilayah Jatim pada 22 Februari 2017.

“Hasil sapu lubang mampu bertahan hingga 3-5 bulan ke depan, tetapi bila tergenang air kembali akan lebih cepat rusak,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto dalam siaran pers.