• Inapex

    Pengembang Swasta Bisa Ikut Bangun Rusun TOD, Ini Tanggapan PUPR

  • Oleh
  • Jumat, 13 Okt 2017
  • Menteri Basuki minta pegawai bekerja lebih keras lagi. (Foto: PUPR)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Menanggapi tentang keinginan pengembang swasta yang ingin ikut terlibat dalam proyek rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias rusun nempel stasiun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tetap membuka kesempatan.

    Lebih lanjut, Basuki memastikan, pemerintah sangat membuka diri kepada pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan hunian berkonsep TOD. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi oleh swasta.

    “Memang itu kan tanah negara, tanah KAI kan. Bisa saja (swasta), makanya di tempat saya (Kementerian PUPR) kalau TOD itu harus minimal 30% untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), mau enggak itu swasta ?” tegas Basuki di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini.

    Kemudian tak hanya menyiapkan minimal 30% hunian untuk MBR, swasta juga harus menyanggupi nilai Rp 7 juta/meter per segi untuk tanah dengan luas satu hunian sekitar 32 meter atau dengan kata lain harga jual huniannya harus Rp 224 juta.

    “Jadi kita punya ancang-ancang itu. 35% minimal harus untuk MBR. Kalau luasannya 32 meter persegi, harganya Rp 224 juta. Kalau mau, mereka (swasta) bisa?” jelas dia.

    Seperti diketahui sebelumnya, polemik tersebut mencuat setelah para pengusaha properti mengeluhkan soal dominasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Baca Juga :
    Rumah Murah Ini Sasar Konsumen Berpenghasilan Rp.3 Juta per Bulan

    Apalagi, keluhan itu juga diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani yang mengatakan BUMN terlalu mendominasi proyek-proyek pemerintah, sementara pihak swasta tidak kebagian. Tak hanya itu, pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta juga mengakui tidak mendapat bagian dalam proyek hunian berkonsep.