Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Program manfaat layanan tambahan perumahan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak pasti bisa diberikan untuk semua anggotanya. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi anggota BPJS Ketenagakerjaan agar bisa memperoleh manfaat layanan tambahan perumahan.

“Untuk karyawan atau peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal keanggotaan satu tahun, harus tertib administrasi, dan membayar iuran bulanan secara tertib,” tutur Kepala Urusan Investasi Properti BPJS Ketenagakerjaan Edy Subagyo, di Jakarta, belum lama ini.

Pembayaran iuran bulanan yang dilakukan secara tertib dibenarkan Edy memiliki nilai penting agar bisa memengaruhi dana kolektivitas jaminan hari tua yang dipakai untuk manfaat layanan tambahan perumahan.

Program tersebut akan mengambil dana investasi jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 30 persen. Sekarang ini, untuk teknisnya Edy menuturkan masih menanti Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan. “Jadi memang untuk implementasinya itu payungnya berdasarkan Permen Ketenangakerjaan yang baru dibahas pada level kementerian,” jelasnya.

Walaupun begitu, Edy menjelaskan bahwa bantuan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan hanya pembelian untuk rumah tapak saja. Saat ini sudah ada dua contoh rumah pekerja.

 

Adapun untuk sasaran manfaat layanan tambahan perumahan tersebut terbagi ke dua segmen, yakni segmen rumah pekerja dengan penghasilan Rp5,7 juta sampai Rp10 juta dan segmen Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan gaji kurang dari Rp5,7 juta.

 

Selain itu, pada kesempatan berbeda, pemerintah sudah menyiapkan beberapa sistem bantuan uang muka. Skema bantuan uang muka ini diberikan berdasarkan masa kerja dan jumlah penghasilan. Program terbaru badan pemerintah tersebut adalah bantuan tabungan perumahan untuk PNS. Melalui program tersebut, PNS memperoleh bantuan uang Rp4 juta dengan cuma-cuma tanpa mesti dikembalikan.

Bantuan Tabungan Perumahan atau BTP tersebut ialah inisiasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Dalam pelaksanaannya, Bapertarum bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai bank penyalur dana BTP.

BTP ini masuk dalam alternatif pertama yang ditawarkan Bapertarum bersama dengan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp 1,2 juta untuk Golongan I, Rp 1,5 juta untuk Golongan II, dan Rp 1,8 juta untuk Golongan III.

Kemudian alternatif kedua yaitu BUM dengan besaran yang sama dengan alternatif pertama dan dikombinasikan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM). Besaran TBUM adalah Rp 20 juta untuk seluruh golongan.

TBUM adalah fasilitas pinjaman lunak yang harus dicicil selama 15 tahun dengan suku bunga tertentu. PNS berhak memanfaatkan program dengan memilih alternatif pertama atau kedua. Syaratnya, PNS aktif golongan I, II, III, dan IV. PNS juga harus memiliki masa kerja minimal 5 tahun, belum memiliki rumah, dan belum memanfaatkan bantuan dari Bapertarum-PNS.

Berikut mekanisme:

  • PNS mengisi formulir pengajuan, melampirkan fotokopi kartu pegawai, dan SK Kepangkatan terakhir.
  • PNS mengajukan langsung ke bank pelaksana, yang dalam hal ini adalah Bank BTN bersamaan dengan pengajuan KPR.
  • Bank pelaksana akan memproses pengajuan PNS dan KPR.
  • Bank pelaksana mengakses online ke database Bapertarum untuk verifikasi PNS.
  • Akad kredit KPR di bank pelaksana.
  • Realisasi pencairan dana.