Pantai-Pantai Indonesia Akan didorong Infrastruktur Pemukiman
Pantai-Pantai Indonesia (Foto: tukinfo)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Tanda tangan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijalankan, seperti penyelenggaraan dukungan infrastruktur permukiman dalam rangka pengembangan di 7 KSPN.

“Penandatanganan KSB untuk dukungan infrastruktur KSPN ini sangat penting karena di samping membangun pengembangan pariwisata, dapat meningkatkan daya tarik ekonomi maupun lingkungan,” tutur Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/5).

Sebelumnya, pada 23/5/2017, Dirjen Cipta Karya sudah menandatangani 3 KSB untuk KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya, dan KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon.

Tidak hanya KSB, sudah ditandatangani juga 4 PKS untuk KSPN Pantai Selatan Lombok dan 3 PKS untuk KSPN Tanjung Kelayang di Denpasar, Bali.

Adapun penandatanganan 7 KSB saat ini ialah untuk KSPN Borobudur, KSPN Labuan Bajo, KSPN Morotai, KSPN Kepulauan Seribu dan sekitarnya, KSPN Wakatobi dan sekitarnya, KSPN Danau Toba dan sekitarnya serta KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

Selanjutnya, penandatanganan untuk 2 PKS pada KSPN Labuan Bajo dan sekitarnya, dan 4 PKS pada KSPN Wakatobi dan sekitarnya.

Sehingga dengan penandatanganan KSB dan PKS pada hari ini, maka KSB yang sudah ditandatangani ialah sebanyak 10 KSB untuk KSPN Prioritas sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengecek soal sertifikat tanah. Dalam kunjungannya ke Kota Malang, Jawa Timur, untuk menyerahkan sertifikat tanah, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya semua bidang lahan di Indonesia memiliki sertifikat.

“Selama ini konsep KLA sudah berjalan namun berjalannya sendiri-sendiri. Kami ingin menyusun dalam sebuah grand design dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan targetnya grand design ini bisa terbentuk pada Agustus 2017,” tuturnya di Balaikota, baru-baru ini.

Dengan adanya grand design tersebut jadi jelas target perencanaannya, pekerjaannya, siapa berbuat apa, dan hal lainnya sehingga tak berjalan sendiri-sendiri. Di tingkat nasional sendiri semua kabupaten dan kota di Indonesia ditargetkan telah menjadi KLA pada tahun 2030 mendatang, sedangkan di Jakarta target KLA ini dapat diwujudkan dalam 5 tahun mendatang.

Sejumlah program ini antara lain dengan banyaknya pembangunan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) dengan target bisa ada di setiap kelurahan.

“Program lainnya yang menjadi bagian KLA ini adalah program pembuatan akta untuk anak yang baru lahir serta beberapa hal lainnya yang terkait langsung dengan anak-anak,” tuntasnya.