Gedung Makamah Konstitusi. (Foto: dtk)
Gedung Makamah Konstitusi. (Foto: dtk)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.

Bahkan putusan ini pun membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merasa lega. “Ini adalah keputusan yang sangat kami hargai untuk menjalankan program tax amnesty dan meneruskan reformasi perpajakan,” ujar Sri Mulyani, usai menghadiri pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12).

Lebih lanjut dikatakan, Sri Mulyani tidak hanya untuk kelanjutan pengampunan pajak, namun juga reformasi pajak secara keseluruhan.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani sangat mengapresiasi majelis hakim atas pertimbangan yang komperhensif dalam melahirkan putusan.

“Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh majelis hakim yang telah memberikan pertimbangan luar biasa sangat detail dan ditempuh dalam waktu yang cepat dalam memberikan kepastian dari seluruh majelis hakim sangat penting untuk kehidupan bernegara,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, MK akan memutuskan sidang empat perkara uji materi UU Tax Amnesty. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah elemen buruh yang merasa UU ini bersifat diskriminatif. “Iya betul, 4 perkara PUU tax amnesty, pengucapan putusan jam 13 hari ini,” ujar Jubir MK, Fajar Laksono.

Para penggugat yang merupakan Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menganggap UU tax amnesty telah menyalahi UI 1945.  Pemohon melihat UU tersebut memiliki unsur keberpihakan terhadap mereka yang telah mengemplang pajak selama bertahun-tahun.