Dramaga Bogor, Masih Ada Rumah Minimalis Rp.133 Jutaan
ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya berskala masif, namun juga penataan dikawasan kumuh perkotaan.

“Disamping pembangunan infrastruktur berskala besar, kami juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan, misalnya penyediaan air minum, sanitasi, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan kawasan kumuh,” tegas Menteri Basuki, di Jakarta, belum lama ini.

Salah satu program Kementerian PUPR  terkait penataan kawasan kumuh yaitu program ‘Kotaku’ singkatan dari Kota Tanpa Kumuh.

Dikatakan Basuki, program KOTAKU sendiri merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk mempercepat pengentasan kumuh perkotaan sejalan dengan Gerakan 100-0-100.

Sementara itu, terhitung sejak tahun 2014 luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.431 hektar yang menjadi target penanganan Kementerian PUPR sampai tahun 2019.

Kemudian, di tahun 2016, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan penanganan kawasan kumuh seluas 2.162 hektar  tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia.

Diantaranya, soal penataan kawasan kampung nelayan di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh. Selain itu, untuk mengurangi kekumuhan dilakukan dengan pembangunan jalan lingkungan dan talud.

Oleh sebab itu, diharapkan terwujudnya pembangunan infrastruktur, potensi ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan tambak garam di daerah bisa meningkat.

Penataan kawasan kumuh padat penduduk juga dilakukan di Kelurahan Legok, Kota Jambi seluas 21,83 hektar. Kawasan itu sebelumnya memiliki permasalahan jalan lingkungan yang rusak karena masih berupa perkerasan tanah.

Selain itu juga terdapat jalan yang belum dilengkapi drainase yang memadai. Kementerian PUPR melakukan perbaikan jalan lingkungan dilengkapi drainase box culvert dan beton pembatas jalan, serta penerangan jalan dan gapura.

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan, lokasi permukiman kumuh yang menjadi sasaran penataan pada tahun 2016 lalu, yakni kawasan Seberang Ulu II.

Masih dikatakan Menteri Basuki, penataan yang dilakukan terhadap kawasan seluas 14,63 hektar berupa perbaikan jalan lingkungan.

Penataan kawasan bantaran Sungai Kalipepe, Kota Surakarta, Jawa Tengah juga telah dilakukan Kementerian PUPR. Sungai Kalipepe yang membentang dari Gilingan-Bendung Karet Tirtonadi-Balapan-Pasar Legi-Pasar Gede-Demangan melintasi beberapa kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta.

Sebagai bagian dari bantaran Kalipepe, telah dilakukan peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan RTH sebagai sarana interaksi warga. Pekerjaan yang dilakukan adalah pembuatan jalan paving, saluran drainase, pagar pembatas  sungai, tong sampah 3R, RTH, dan ubin bagi pengguna berkebutuhan khusus.