• Inapex

    Kriteria FLPP untuk KPR, Masih Tunggu Peraturan Presiden

  • Oleh
  • Selasa, 03 Okt 2017
  • Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat hadir di IPEX 2017. (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Setelah rampung revisi tentang kriteria penerima fasilitas likuiditas pembiayaan (FLPP) kredit pemilikan rumah (KPR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menunggu peraturan presiden (Perpers) untuk dimasukkan dalam APBN-P.

    “Ditargetkan penerbitan perpres dalam waktu dekat,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan, baru-baru ini.

    Seperti diketahui sebelumnya, permintaan KPR FLPP ini terus meningkat, sehingga akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas bangunan layak huni.

    Selain menggunakan skema KPR FLPP dan subsidi selisih bunga, Kementerian PUPR nantinya akan menggunakan skema pembiayaan mikro. Targetnya  khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor ekonomi informal dan formal.

    Pilot project pembiayaan mikro ini menggunakan pinjaman maksimal Rp 50 juta dengan masa pinjaman dibatasi 5 tahun. Untuk sektor ekonomi informal mencakup pekerja tidak tetap, juga profesi lain seperti buruh, pedagang kaki lima, petani, nelayan, pekerja rumah tangga, supir, tukang bakso, office boy dan akan dilayani oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara sektor ekonomi formal mencakup Pegawai Megeri Sipil (PNS) golongan I dan II akan dilayani oleh Bank Ekonomi Sejahtera (BKE).

    Dalam acara “Lokakarya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan TA. 2017” di Jakarta hampir semua undangan dari 16 provinsi terpilih.

    Baca Juga :
    Usai Diresmikan Presiden RI, Tol Palindra Bisa Dinikmati Masyarakat

    Di antaranya, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Penentuan kriteria ini merupakan hasil penyidikan langsung dari pemerintah daerah.