Presiden Jokowi saat meninjau proyek Tol Desari. (Foto: istimewa)

 

DEPOK, INAPEX.co.id – Kota Depok, Jawa Barat yang diketahui tumbuh dengan berbasis ekonomi kreatif, sangat membutuhkan dukungan transportasi publik. Tak hanya itu, Kota Depok juga memiliki keunggulan sumber daya manusia khususnya dikalangan muda dari sejumlah perguruan tinggi disekitarnya.

“Depok bisa menjadi kota percontohan di Indonesia dengan perkembangan kotanya khususnya di era otonomi saat ini,” ujar Ali Berawi, Direktur Direktorat Riset & Pengembangan Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia (UI), dalam diskusi tentang potensi Kota Depok di kampus UI Depok, beberapa waktu lalu.

Dalam 10 tahun mendatang perkembangan Kota Depok diprediksi bakal semakin pesat. Oleh sebab itu Pemkot Depok harus mengimbangi dengan pembangunan proyek infrastruktur untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan (sustainable city).

Pembangunan jalan harus mengikuti pengembangan wilayah yang saat ini terus melebar keluar dari pusat pengembangan yang terpusat di Jl Raya Margonda.

“Depok harus dibangun dengan mengusung sarana transportasi publik dan pedesterian yang mengintegrasikan kawasan komersial dengan hunian khususnya apartemen,” imbuhnya.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru harus terus didorong agar semua wilayah ikut terangkat. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat koridor Margonda sudah padat dan dukungan infrastrukturnya semakin terbatas.Kalau integrasi wilayah dapat diciptakan melalui penyediaan infrastruktur dalam 10 tahun mendatang kota ini akan menjadi lebih baik.

Apalagi, setelah lebaran tahun ini Pemerintah bakal membangun rumah susun (rusun) serta apartemen di dekat stasiun KRL Jabodetabek, dengan skema transit oriented development (TOD). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ditunjuk sebagai penyedia pembiayaan lewat kredit kepemilikan apartemen (KPA).

Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan, perumahan TOD akan berisi apartemen, rusunami dan beberapa rumah toko (ruko). TOD merupakan kawasan hunian terpadu yang terkoneksi dengan jalur angkutan massal seperti TransJakarta, KRL, MRT, dan LRT.

“Jadi itu segmennya beda-beda. Tapi yang banyak memang segmen menengah, jadi lebih banyak ke KPA, karena itu kan nanti lebih ke apartemen. Nanti kita bisa memberikan fasilitas KPA-nya ada yang nonsubsidi dan ada yang subsidi,” tutur Maryono di Jakarta, belum lama ini.

Apartemen akan diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah. Harganya berkisar Rp 400 juta ke atas, tergantung lokasi. Rencananya Perum Perumnas yang ditunjuk untuk membangun proyek properti tersebut.

“Variasi juga, ya mungkin Rp 400 juta ke atas. Karena tidak akan bisa masuk kalau menengah harga Rp 400 juta, mungkin ada yang harga Rp 600 juta, ada yang Rp 800 juta,” imbuhnya.

Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah akan disediakan rusunami. Harganya akan dipatok sekitar Rp 200 jutaan dengan skema pembiayaan KPA subsidi.

Namun rusunami tidak tersedia di semua lokasi TOD. Hanya di lokasi-lokasi tertentu yang sedikit menjauh dari tengah kota. “Mungkin di daerah Pondok Cina yang agak jauh. Tapi kalau yang dekat mungkin enggak ada,” imbuhnya.

Maryono memperkirakan pemerintah akan meresmikan pembangunan TOD pada Juli 2017. Awalnya ada 3 lokasi yang akan dipilih, yakni Pondok Cina, Tanjung Barat, dan Palmerah.