Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dilokasi bencana banjir di Kabupaten Garut. (Foto: PUPR)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dilokasi bencana banjir di Kabupaten Garut. (Foto: PUPR)

GARUT, INPEX.co.id, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rumah susun untuk para korban bencana banjir di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kendati demikian, pihaknya diminta berkoordinasi untuk menentukan lokasi pembangunan 2 tower rusun yang akan dihuni 168 kepala keluarga tersebut.

“Tentunya kami dari Kementerian PUPR merespon hal itu untuk membangun rusun bagi masyarakat yang terkena musibah di Garut ini,” ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, di Jakarta, Jum’at (30/9).

Menurut Menteri Basuki, saat tengah mengevaluasi lima daerah alternatif tempat pembangunan hunian relokasi korban bencana banjir bandang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Lima lokasi yang diusulkan Pemda Garut yakni, pertama, lapangan sepakbola di Blok Margawati, Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota. Kedua, bekas gudang aspal yang dipakai usaha pembuatan briket batubara di Blok Cimurah, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan.

Ketiga, sawah di Blok Kopi Lombong, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Taragong Kidul. Keempat, lapangan sepak bola dan tanah darat di Blok Sayangkaak, Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota.

Kelima, lapangan sepakbola dan pemakaman di Blok Cileutik, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Garut Kota. “Lima lokasi yang sudah ditinjau oleh kami (Kementerian PUPR) itu semuanya akan kita serahkan ke Pemda untuk ditentukan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Basuki, untuk pembangunan satu Rusun ini akan menelan dana sebesar Rp 25 miliar dengan menggunakan anggaran tahun 2017 dan proses tendernya akan dilaksanakan Oktober 2016, serta pembangunannya memakan waktu selama kurang lebih enam bulan. Menteri Basuki memastikan rusun tersebut akan dilengkapi listrik dan air sebagai fasilitas dasar.

Terlepas itu, PUPR juga akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian PUPR.

Direktur Bina Investasi DJBK Kementerian PUPR, Ober Gultom, mengatakan bahwa pembentukan Permen PUPR, sesuai dengan amanat Perpres 38/2015 pasal 44 bahwa setiap kementerian perlu untuk menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian sebagai Simpul KPBU.

Ditjen Bina Konstruksi (DJBK) melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur (DBII) berada pada tataran tugas serta melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

“Berbicara tentang investasi infrastruktur maka terkait dengan sebuah pasar infrastruktur yang pendanaannya selain berasal dari APBN/D, juga berasal dari investasi sektor swasta nasional dan asing, serta project landing dan Kementerian PUPR memiliki peran besar untuk melaksanakan amanat Perpres 38 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,” tutur Ober.