• Inapex

    Kementarian PUPR Akui Target Sejuta Rumah Sulit Tercapai

  • Oleh
  • Rabu, 06 Des 2017
  • Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Akhirnya Pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) yang dipercaya memegang mandat Presiden Jokowi untuk mensukseskan program Sejuta Rumah untuk tahun 2017, mengakui target sejumlah tersebut tidak bisa terealisasi seratus persen. Hal ini menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kempupera, Khalawi Abdul Hamid, dikarenakan adanya beberapa kendala.

    “Ya, target sejuta rumah baru per tahun, sampai kemarin tak tercapai. Baru terealisasi 765.120 unit dengan komposisi 70 persen MBR dan 30 persen non-MBR,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kempupera, Khalawi Abdul Hamid, di Jakarta, belum lama ini.

    Lanjut Khalawi, program yang sudah di gagas sejak tahun 2015 bertujuan untuk mengurangi angka kebutuhan perumahan (Backlog) sebesar 7.6 juta, dengan pertumbuhan kekurangan 800.000 rumah per tahun. Pada 2015 tercapai 699.770 unit rumah dan 2016 sebesar 805.169 unit rumah.

    Masih dikatannya, sementara itu, kendala umum yang masih dihadapi dalam pengadaan rumah adalah regulasi dan lahan, sehingga kedepannya harus di upayakan sejumlah pemikiran dan terobosan baru untuk mendukung program Sejuta rumah. “Supervisi ke daerah secara langsung diperlukan sehingga masukan perbaikan tidak hanya dari Realestat Indonesia (REI) saja,” kata Khalawi.

    Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk pengadaan fisik rumah 128.336 unit dan pembangunan prasarana dan sarana serta utilitas (PSU) 14.000 unit. Dari jumlah itu, realisasi penyerapan anggaran hingga 4 Desember sebesar 76,09 persen dan fisik 86,57 persen.

    Baca Juga :
    Jelang Penghujung Tahun 2017, Daya Beli Properti Kurang Maksimal

    Sedangkan pada 2018, anggaran diusulkan menjadi Rp 9,6 triliun dengan target sebaran pembangunan unit perumahan adalah di Indonesia bagian barat 51,7 persen dan timur 48,3 persen.

    Sementara itu, Pemerintah Propinsi (Pemprop) Maluku melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPPR), menyatakan keberhasilannya dalam merealisasikan pembangunan rumah layak layak huni bagi warganya. Menurut Kepala DPPR Maluku, Kasrul Selang, pembangunan program ini sudah mencapai 80 % dan di biayai APBN 2017

    “80 persen ini merupakan tahap kedua dari kuota 3.000 unit rumah yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera),” kata Kepala DPPR Maluku, Kasrul Selang.