• Inapex

    Kekurangan Dana Infrastruktur, PUPR Gaet Swasta

  • Oleh
  • Senin, 05 Sep 2016
  • Kekurangan Dana Infrastruktur, Kementerian PUPR Gaet Swasta

    Infrastruktur

    JAKARTA, News.RumahRei.Com, – Financial gap yang ada dalam pendanaan infrastruktur mengharuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat skema alternatif lain di luar APBN.

    Data Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam RPJMN 2015-2019 mengatakan bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas senilai Rp4.796 triliun.

    Jumlah tersebut terhitung kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang ke-PUPR-an sejumlah Rp1.915 triliun.

    Akan tetapi, kebutuhan tersebut tak diimbangi dengan jumlah anggaran pendanaan dari APBN untuk Kementerian PUPR sebanyak Rp1.289 triliun. Maka, sekarang masih terdapat financial gap sebesar Rp626 triliun.

    Sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) ini merupakan salah satu alternatif pendanaan yang ditempuh untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

    “Keterbatasan APBN harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU untuk infrastruktur,” jelas Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, di Jakarta, belum lama ini.

    KPBU, tambah Yusid, nantinya juga akan berperan selaku Public Private Partnership (PPP) Center Kementerian PUPR yang ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2016.

    Hal tersebut dinilai Yusid sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa tiap-tiap pemerintah atau kementerian dapat bekerjasama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

    “PPP Center ini akan menjadi simpul dalam konteks interaksi kelembagaan KPBU pada level mikro sekaligus menjadi PPP Center di Kementerian PUPR pada level makro dan messo,” jelasnya.

    Keberadaan PPP Center diharapkan Yusid bisa mengurangi asimetris informasi terkait skema KPBU, meminimalisir transaction cost of economic dari proyek KPBU, dan bisa menjadi pembangun kepercayaan investor dalam menjalankan skema KPBU pada proyek infrastruktur.

    “Kita sebagai aparatur sipil negara harus welcome kepada investor dan jangan dulu bilang ‘tidak’ bagi swasta yang ingin membangun infrastruktur karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi,” tambahnya.

    Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, tidak hanya membangun Jalan Lingkar Raja Ampat, pembenahan juga dijalankan pada Pelabuhan Waisai.

    “Pembenahan pelabuhan perlu dilakukan agar tercipta pintu masuk atau entrance ke daerah kawasan destinasi wisata yang bertaraf internasional,” papar Menteri Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis yang diterima pers, Minggu (4/9).

    Seperti diketahui, destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata nasional prioritas yang jadi fokus pembangunan Kementerian PUPR.

    Salah satu destinasi di Raja Ampat yang sedang dibenahi ialah Pianemo. Penataan termasuk juga pada tempat pedagang penjual souvenir, toilet, dan kios-kios pedagang hasil kerajinan masyarakat setempat.