Yakin Gak Mau Beli, Rusun Murah, Strategis dan Nyaman di Jakarta?
ilustrasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sejumlah kebijakan Rumah susun (Rusun) murah yang menjadi bagian dari program sejuta rumah ternyata masih jauh dari realita pasar.

Kendati, baragam kemudahan yang diberikan pemerintah melalui pembangunan hunian murah cukup banyak, misalnya pembebasan PPN dan KPR/KPA bersubsidi dengan bunga 5 persen.

Rusun murah tawarkan untuk konsumen dengan gaji hingga Rp7 juta per bulan, namun faktanya penghasilan masih banyak yang dibawah upah minimum regional (UMR). Apalagi, pasokan apartemen murah sejauh ini hanya dilakukan pengembang BUMN khususnya Perumnas.

Suplai dari pengembang swasta hingga saat belum ada. Menurut Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, patokan harga membuat suplai apartemen murah menjadi sulit selain banyaknya kendala lain terkait pengembangan apartemen yang berbeda dibandingkan membangun rumah biasa.

“Orang bergaji Rp7 juta per bulan lebih memilih rumah biasa di Parung daripada membeli rusun di tengah kota. Ini yang membuat suplai apartemen untuk program sejuta rumah menjadi berat. Urusan lainnya juga tidak gampang disbanding membangun rumah biasa,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/6).

Lebih lanjut Soelaeman mengatakan, untuk membangun Rusun pengembang butuh modal besar karena bank hanya boleh membiayai Rusun atau apartemen murah yang fisiknya sudah dimulai pembangunannya.

Untuk mengatasi hal ini pengembang menawarkan cara pembayaran angsuran bertahap jangka panjang (installment) dari konsumen ke pengembang. Karena itu Soelaeman minta pemerintah mengeluarkan kebijakan pro pasar.

“Sekarang kenyataannya cukup banyak pengembang membangun rusun murah tapi ditawarkan dengan skema komersial karena tidak mau berurusan dengan syarat program subisidi,” pungkas Soelaeman.

Sementera itu, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Mei 2017, ternyata baru terealisasi sebesar Rp.439 miliar bagi MBR.

“Dana sebesar itu diserap untuk 3.849 unit dari target 120 ribu unit rumah tahun ini,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Lana Winayanti, dari 34 provinsi di Indonesia tercatat Papua Barat sebagai wilayah paling besar menyerap dana FLPP di lima bulan pertama tahun ini dengan nilai Rp96,19 miliar untuk 586 unit rumah.

Kemudian disusul oleh Sumatera Utara dengan 404 unit rumah (Rp38,72 miliar) dan Jawa Barat 368 unit (Rp40,17 miliar). Lana menambahkan, bantuan pembiayaan yang berasal dari pemerintah ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menyukseskan program sejuta rumah bagi MBR yang digulirkan sejak April 2015 silam.

Selain FLPP, masih dikatakan Lana Winayanti, pemerintah juga menyiapkan SSB (Subsidi Selisih Bunga) dengan bunga terjangkau lima persen per tahun dengan tenor mencapai 20 tahun.