Pemerintah Rancang Kebijakan Pengaturan Kehidupan Rusun
Rusun

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Tren tinggal di rumah susun (rusun) atau apartemen tak bersamaan dengan regulasi maupun kebijakan pengaturan kehidupan rusun atau dengan sistem vertikal ini.

Efeknya mulai terlihat beberapa waktu ini dengan konflik yang begitu banyak antara penghuni dengan pengelola rusun berhubungan dengan penggunaan fasilitas bersama, biaya service charge, dan sebagainya.

Menurut Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Irma Yanti menjelaskan bahwa sampai sekarang masih terus dijalankan kerja sama dan koordinasi untuk membahas kebijakan mengatur pola kepenghunian di rusun.

Dengan munculnya aturan yang lebih baku diharapkan dapat meminimalisir konflik yang terjadi.

“Tapi harus dipahami penyusunan regulasi tentang rusun ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi juga pengelola dan terlebih lagi masyarakat,” tutur Irma dalam diskusi mencari format ideal regulasi rusun di Indonesia, belum lama ini.

Harus dijalankan kajian dari pakar perumahan, pengembang, akademisi, maupun penghuni dan khususnya pemerintah daerah sebab pemda mempunyai otonomi dan kewenangan untuk mengatur kepenghunian rusun di daerah masing-masing.

Hal yang juga penting, tambah Irma, ialah tiap pihak dapat melepaskan egonya masing-masing sebab regulasi yang ditetapkan ialah untuk mengolah kepentingan bersama.

Rusun juga merupakan bangunan bertingkat yang mesti diatur secara fungsional baik secara horizontal maupun vertikal.

Tiap rusun mempunyai bagian dan benda bersama di atas tanah bersama, untuk itu diperlukan pengaturan yang mesti ditaati seluruh pihak.

Perlu dipahami juga bahwa regulasi diadakan untuk mengatur kepentingan bersama. Dengan adanya bagian bersama ini yang menuntut butuh pengaturan untuk para penghuni rusun.

Pengaturan tersebut harus dapat memberikan manfaat untuk para penghuninya dan melaksanakan dan mengetahui semua kewajibannya.

Regulasi juga harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan penghuni rusun yang nyaman dan layak serta memberikan kekuatan hukum dalam penyediaan, pengelolaan, kepemilikan, dan penghunian rusun.

Maksudnya, seluruh pihak sudah paham dan jika terjadi konflik ada aturan yang jelas untuk dijadikan rujukan maupun pegangan.

“Jadi aturan yang diterbitkan bisa memberikan manfaat yang besar khususnya bagi para penghuni. Semua pihak bisa memahami hak dan kewajibannya sehingga pola hunian rusun ini juga bisa mendukung kebijakan pemerintah untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang dan tanah,” jelas Irma.