Jokowi: 17 Ribu Pulau di Indonesia Membutuhkan Pelabuhan
Pulau di Indonesia (Foto: basecamppetualang)

 

PATANI UTARA, INAPEX.co.id, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan bahwa 17.000 pulau di Indonesia membutuhkan pelabuhan.

“Tetapi baru sebagian kecil yang ada pelabuhannya. Oleh sebab itu prioritas kami berikan, misalnya di sini, di Tapaleo ini jadi prioritas dan sudah tiga tahun dikerjakan. Alhamdulillah selesai,” tutur Presiden saat meresmikan Pelabuhan Laut Tapaleo, Pelabuhan Laut Wayabuka dan Pelabuhan Bicoli di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin (8/5).

Pelabuhan Laut Wayabuka terletak di Pulau Morotai dan Pelabuhan Laut Bicoli berada di Kabupaten Halmahera Timur.

Jokowi berharap dengan rampungnya pembangunan Pelabuhan Laut ini maka frekuensi kapal yang datang akan semakin banyak.

“Tadi bisikan ke Menhub (Budi Karya) agar ada frekuensi kapal yang datang lebih banyak, tidak hanya di sini dua minggu sekali kapal perintis, kalau bisa seminggu sekali, kalau bisa tambah lagi jadi sehari sekali,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga sempat berbincang dengan salah satu warga Desa Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Basir Salasa. Jokowi menanyakan tanggapannya soal pembangunan Pelabuhan Laut Tapaleo ini.

“Pelabuhan ini bermanfaat enggak? Untuk apa setahu bapak,” tanya Presiden ke Basir.

Basir menuturkan bahwa pelabuhan laut sangat bermanfaat untuk bongkar muat barang dan penumpang.

“Bongkar muat sembako dan bahan bangunan masuk ke sini dan hasil bumi seperti kopra, cengkeh dan pala bisa keluar dari sini,” jelas Basir.

Basir juga berharap kapal sandar di Tapaleo lebih rutin supaya kebutuhan warga lebih terpenuhi dan harga barang menjadi murah.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah berharap pemerintah daerah (pemda) selalu menyosialisasikan prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada masyarakat.

“Sosialisasi terkait IMB ini penting dilakukan agar masyarakat khususnya yang akan mendirikan rumah tidak bingung,” imbuh Wakil Ketua REI Jawa Tengah Dibya K Hidayat di Semarang, baru-baru ini.

Masyarakat yang merasa keberatan, lanjutnya, untuk mengurus IMB biasanya tidak mengetahui prosedur dan syarat yang mesti dilengkapi. Terkait hal itu, dia menilai bahwa pihak bank juga bisa memfasilitasi.

“Paling tidak pihak bank pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai IMB tersebut, atau ada baiknya perbankan bekerja sama dengan pemda,” kata dia.

Selanjutnya, pemda bisa mengupayakan kemudahan pengurusan IMB ini lewat level yang terjangkau oleh masyarakat salah satunya kantor desa atau kelurahan.