• Inapex

    Hunian TOD Dimurahkan, Bagaimana Kualitas Bangunannya?

  • Oleh
  • Jumat, 13 Okt 2017
  • Hunian TOD Dimurahkan, Bagaimana Kualitas Bangunannya?

    Ilustrasi (Foto: mediaindonesia)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Hunian TOD dimurahkan, bagaimana kualitas bangunannya? Pasalnya pembangunan hunian transit oriented development (TOD) tengah gencar dijalankan di sejumlah stasiun kereta komuter. Beberapa badan usaha milik negara (BUMN) dituntut untuk mengantongi hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menteri BUMN Rini Soemarno menghimbau perusahaan BUMN terkait dapat menjual unit senilai Rp.7 juta per meter persegi namun tak mengorbankan kualitas.

    “Saya tekankan pada pengembang yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, kualitas harus terbaik meski harga Rp.7 juta,” tutur Rini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, baru-baru ini.

    Selama ini sudah ada 4 BUMN berkomitmen untuk pembangunan hunian yang menempel stasiun kereta komuter yakni Perum Perumnas, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk.

    Perumnas menggarap TOD Stasiun Tanjung Barat dan Pondok Cina. Sebanyak 25 persen dari total 1.232 dan 848 unit atau 30 persen unit diperuntukan bagi MBR dengan harga Rp.9 juta dan Rp.7 juta per meter persegi.

    Sementara itu, Waskita sudah menandatangani nota kesepahaman dengan KAI sebagai pemilik lahan untuk membangun TOD Stasiun Bogor. Akan tetapi, untuk harganya belum ditentukan secara resmi.

    Adapun Wika baru memulai pembangunan TOD Stasiun Pasar Senen. Sebanyak 480 unit atau 35 persen dari total unit, dibanderol untuk MBR senilai Rp.7 juta per meter persegi.

    “Bersyukur di Pasar Senen ini unit untuk MBR bisa 35 persen. Kalau sebelumnya di Pondok Cina 30 persen, di sini bisa 35 persen,” imbuh Rini.

    Baca Juga :
    Suku Dinas CKTRP Perketat Pengawasan Bangunan di Jakarta Pusat

    Adapun PT PP membangun TOD di Stasiun Juanda dan Tanah Abang. Di Stasiun Juanda, hunian yang dibangun 627 unit dengan 171 unit khusus MBR. Sedangkan di Tanah Abang, unit untuk MBR juga sekitar 35 persen dari total 1.110 unit.

    Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Rumah susun sewa (rusunawa) Ungaran sampai kini masih kurang diminati oleh kalangan buruh lajang.

    Hanya 22 unit yang terisi dari 104 unit yang tersedia di blok lajang. Uniknya, blok lajang tersebut khusus untuk pekerja perempuan. Selebihnya untuk blok keluarga, 66 unit tipe 36 yang tersedia telah terisi seluruhnya.

    Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Supramono menuturkan bahwa blok lajang diperuntukkan bagi pekerja perempuan sesuai dengan permintaan dari Kementerian Tenaga Kerja.

    Alasannya, di kawasan ini banyak perusahaan garmen yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. Namun dalam kenyatannya, yang tinggal di rusunawa hanya sedikit dari pekerja lajang. Mereka lebih memilih tinggal di kontrakan atau menyewa rumah penduduk yang lebih dekat dengan pabrik.

    “Dinas sudah mengirim surat kepada kementerian bagaimana kalau blok lajang tidak hanya ditempati perempuan, tapi juga untuk laki-laki,” jelas Supramono, Kamis (12/10).

     

    Supramono menginformasikan, uang sewa Rusunawa Ungaran blok keluarga lantai dasar dan lantai satu Rp.402.500 per bulan.

    Sedangkan lantai 2 Rp.376.250 per bulan, lantai 3 Rp 350.000 per bulan, dan lantai 4 Rp.297.500 per bulan. Kemudian untuk rusunawa Tipe 24 bagi lajang di lantai dasar dan lantai 1 Rp.253.000 per bulan. Untuk lantai 2 senilai Rp.236.500 per bulan, lantai 3 Rp.220.000 per bulan, dan lantai 4 dipatok Rp.187.000 per bulan.