Holding HIG Menjadikan Hotel-Hotel Sebagai Tuan Rumah
Hotel di Jakarta (Foto: kenyansforkenya)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pemerintah sah membentuk holding atau konsolidasi hotel-hotel khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Holding tersebut bernama Hotel Indonesia Group atau HIG.

HIG dirancang menurut pencanangan pariwisata selaku inti bisnis di Indonesia. Oleh sebab itu, kebutuhan akomodasi dinilai jadi bagian pokok untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara.

Dalam hal ini, Kementerian BUMN menjadikan PT Hotel Indonesia Natour (HIN), PT Patrajasa (anak usaha PT Pertamina), serta PT Aero Wisata (anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk) bersinergi membentuk HIG.

“Sinergi ini memiliki visi dan misi menjadikan HIG sebagai rantai hotel terbesar di Indonesia dan menjadikan hotel-hotel tersebut sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” tutur Menteri BUMN Rini Soemarno dalam siaran pers, Rabu (28/9).

Sekarang ini, HIG terdiri dari 26 hotel meliputi 12 hotel milik HIN, tujuh hotel milik Aerowisata, dan tujuh hotel kepunyaan Patrajasa.

Hotel-hotel ini berlokasi strategis dengan kelas-kelas berbeda, ada yang bintang dua sampai bintang lima. Tidak hanya itu, ada pula sembilan hotel milik Pegadaian (Pesona Hotel) dan satu hotel milik Taman Wisata Candi di Kawasan Candi Borobudur yang secara resmi jadi bagian dari HIG.

“Diharapkan selanjutnya hotel milik BUMN lainnya bisa segera bergabung dengan HIG,” kata Rini.

Hadirnya jaringan perhotelan di atur HIG ini, Rini menjamin bahwa pelanggan akan memperoleh pilihan hotel yang pas dengan kebutuhannya.

Selain itu, anggota-anggota yang bergabung dengan HIG tentu akan merasakan manfaat di bidang pemasaran serta efisiensi dalam pengadaan kebutuhan masing-masing hotel sebab HIG memperoleh dukungan lebih dari Kementerian BUMN.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta mengecam penggusuran rumah yang terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9).

Penggusuran rumah-rumah tersebut adalah bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalkan Sungai Ciliwung.

Penertiban berjalan kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri meski warga menjalankan aksi damai untuk mencoba bertahan.

Beberapa warga menyayangkan penggusuran Rabu (29/9), sebab warga masih menjalankan proses hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami mengecam pengusuran paksa yang di lakukan oleh pihak Pemprov tanpa mengedepankan dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan,” papar Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Puput TD Putra, dalam siaran pers yang diterima pers, Rabu (28/9).

(kps)