• Inapex

    Gaji Diatas Rp.7 Juta, Penerima KPR Subsidi Tetap Diawasi

  • Oleh
  • Kamis, 28 Sep 2017
  • Pekerja Informal Akan Segera Mendapatkan Dana Rumah Rp.50 Juta

    Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Terkait penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi yang direncanakan bakal terealisasi pada 2018 mendatang bagi pemilik gaji diatas Rp.7 juta diharapkan harus tetap diawasi oleh semua pihak.

    Pasalnya, saat ini pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan revisi kriteria terhadap batas atas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Bahkan, kebijakan ini juga akan dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Menteri PUPR tentang kemudahan atau bantuan perolehan rumah bagi MBR.

    Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti membenarkan, aturan ini segera diterapkan pada tahun depan menyusul draft perubahan Permen tersebut telah rampung dikerjakan.

    “Draft permen sudah jadi. Kita masih harus sosialisasi ke bank-bank, stakeholder, bagaimana tanggapannya. Pokoknya kalau efektif, semua perubahan ini berlaku 2018. Sekarang masa evaluasi dan mensosialisasikan,” jelas Lana Winayanti saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini.

    Lebih lanjut dikatkan Lana, diubahnya kriteria jumlah penghasilan ini, maka rumah subsidi yang selama ini berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bergaji maksimal Rp 4 juta, nantinya yang berpenghasilan di atas Rp 4 juta pun bisa beli rumah subsidi.

    Namun hal itu juga sangat tergantung dari tingkat upah minimum per provinsi. Intinya, penyaluran subsidi KPR di daerah akan lebih tepat sasaran karena menyesuaikan dengan tingkat penghasilan di tiap daerah.

    “Zonasi jadinya per daerah. Ada koefisien faktor pengali dikali UMP nya. Di beberapa daerah akan dinaikkan (dari Rp 4 juta). Tapi sementara tahun ini tetap Rp 4 dan 7 juta,” tukasnya.

    Seperti diketahui, saat ini besaran penghasilan maksimal untuk MBR adalah Rp 4 juta per orang untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. Dengan perubahan kebijakan ini, maka mereka yang bergaji di atas Rp 4 juta dan Rp 7 juta bisa punya kesempatan juga untuk mengajukan subsidi KPR.

    Baca Juga :
    Sekarang, Masyarakat Bisa Membeli Rumah Secara PPR Syariah

    Perluasan batas atas penghasilan penerima FLPP akan mendukung Program Sejuta Rumah yang digagas pemerintah, sehingga target pencapaian program tersebut akan lebih tepat sasaran.

    Seperti diketahui sebelumnya, program KPR Subsidi ternyata banyak peminat khususnya bagi MBR. Kemudian bagaimana alasan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono mendatangi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).

    Kabarnya, salah satu pokok bahasan dalam rapat pertemuan di Kementerian Keuangan tersebut yaitu soal program pembiayaan perumahan untuk MBR dalam program sejuta rumah.

    Lebih lanjut Basuki mengakui, sejak tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan program KPR Subsidi yang diberi nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Lewat fasilitas ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan dari mulai subsidi bunga cicilan KPR hingga uang muka alias DP ringan hingga 1% dari harga rumah.

    Dalam penyalurannya, tercatat minat masyarakat untuk memperoleh fasilitas ini sangat tinggi. Tingginya minat masyarakat membuat realisasi penyaluran FLPP tahun 2015 dan 2016 lebih besar dari anggaran yang disediakan pemerintah.

    “Kami ke sini untuk membicarakan program satu juta rumah. Diketahui program satu juta rumah ini pemerintah punya program FLPP dan subsidi selisih bunga. Kita ini tahun yang lalu 2015-2016 mengeluarkan kredit melebihi dari programnya yang disediakan pemerintah waktu itu,” tutur Basuki usai rapat tersebut.

    Kelebihan dana tersebut, selama ini ditalangi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu bank pelaksana penyaluran KPR bersubsidi. Totalnya sekitar Rp 600 miliar yang terdiri dari Rp 300 miliar di 2015 dan Rp 300 miliar lagi di 2016.

    Dalam rapat kali ini, disepakati bahwa penggantian dana FLPP akan dipenuhi menggunakan dana subsidi lain yaitu program subsidi selisih bunga. “Bu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) sudah setuju kelebihannya akan dibayarkan menggunakan subsidi selisih bunga,” katanya.