Ekonomi Berkeadilan, Pemerintah Fokus Generasi Milenial Punya Rumah
Generasi Milenial (Foto: sayasehat)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ekonomi berkeadilan yang tujuannya memberikan pemerataan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Darmin kebijakan ekonomi berkeadilan harus diluncurkan guna mempertahankan ekonomi berdasarkan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan serta menghindari terjadinya potensi konflik sosial.

Adapun, kebijakan ini meliputi 10 sektor sasaran pemerataan. Salah satunya dari 10 sektor yaitu tentang penyediaan tabungan lahan atau land bank untuk masyarakat miskin di perkotaan.

Jika kebijakan pemerataan tersebut tak diluncurkan, lanjut Darmin, maka generasi milenial atau yang lahir pada tahun 1980 sampai awal 2000 sulit mempunyai bahkan menyicil rumah.

“Generasi milenium tidak bisa membeli atau mencicil rumah di dalam kota,” tutur Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/2).

Darmin memaparkan penyebab sulitnya generasi milenial tak kunjung memiliki rumah sebab dari pendapatannya selama 4-5 tahun terakhir hanya meningkat 10% hal tersebut tak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang dapat mencapai 15%-20%.

“Jadi dalam beberapa tahun akan ketinggalan,” katanya.

Menurut Darmin, masalah tanah sekarang ini tidak hanya penting bagi pertanian, melainkan juga penting untuk masyarakat miskin di perkotaan.

Apalagi, dari total luas wilayah Indonesia 66% adalah laut, sisanya atau 34% merupakan tanah. Akan tetapi, dari 34% sebesar 67% merupakan hutan yang tentunya tak boleh dihuni, dan sisanya 33% bisa dijadikan lahan permukiman.

Dengan diterbitkannya kebijakan ekonomi berkeadilan yang meliputi 10 sektor sasaran pemerataan. Salah satunya dari 10 sektor ialah tentang penyiapan tabungan lahan atau land bank bagi masyarakat miskin di perkotaan.

Darmin berharap, masyarakat miskin di perkotaan memperoleh rumah dengan harga yang terjangkau.

“Petani memang sangat penting tetapi masyarakat perkotaan tidak kalah bergantung, jadi itu yang pertama,” imbuhnya.

Selain itu, pada kesempatan berbeda, salah satu program Kementerian PUPR berhubungan dengan penataan kawasan kumuh di Indonesia ialah program Kotaku atau singkatan dari Kota Tanpa Kumuh.

Program Kotaku tersebut adalah program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengentasan kumuh di perkotaan seiring dengan berjalannya Gerakan 100-0-100.

Sampai 2014, luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia yakni 38.431 hektar yang jadi target penanganan Kementerian PUPR hingga tahun 2019.

Pada 2016, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan penanganan kawasan kumuh seluas 2.162 hektar yang tersebar di sejumlah Provinsi.

Salah satunya ialah penataan kawasan kampung nelayan di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh yang berupaya mengurangi kekumuhan dengan melakukan pembangunan jalan lingkungan dan talud.

Diharapkan dengan keberadaan infrastruktur, potensi ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan tambak garam di daerah ini bisa meningkat.