Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Sigit Susiantomo. (Foto: PUPR)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Dalam rangka sebagai Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Sigit Susiantomo sekaligus sebagai ketua tim, meninjau langsung Rumah Susun Sewa Pekerja di Provinsi Maluku Utara. Terlihat hadir dalam kunjungan itu, sejumlah mitra kerja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian PDT, BASARNAS, dan BMKG.

Rombongan DPR RI juga meninjau sarana dan prasarana Infrastruktur di kota Tidore. Kemudian, Rumah Susun sewa Pekerja  ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Pembangunan Rusunawa Pekerja merupakan satu aset bagi Pemkot Ternate karena ini berkaitan dengan pendapatan.

Rusunawa ini dibangun untuk disewakan bagi pedagang transit.  pembangunan Rusunawa di kelurahan Gamalama dibangun lima lantai. Tipe yang dipilih yaitu 36 dan 24. Tipe 36 memiliki jumlah kamar sebanyak 104 unit, sedangkan tipe 24 jumlah kamarnya 80 unit.

Bangunannya bervolume 85X35 meter dan didesain memiliki ruangan untuk rutinitas sarana dan prasarana dengan menggunakan anggaran APBN senilai Rp20 miliar dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakya (Kempupera) melalui Dirjen Penyediaan Perumahan Rakyat.

Kementerian PUPR melalu Direktorat Jenderal SDA BWS Maluku Utara Melakukan  Dengan ini memperhatikan keberlanjutan ekosistem untuk kesejahteraan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya. Menghadapi ancaman bencana akibat aktivitas gunung api, upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan mempertimbangkan tiga komponen bencana yakni, ancaman, kerentanan dan kapasitas.

Upaya mengurangi resiko bencana berarti upaya mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Tindakan pencegahan bencana dilakukan berdasarkan perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan penjabaran hasil analisis resiko bencana berdasarkan konsep teknosabo baik secara structural maupun nonstrukural atau kombinasi keduanya. Penerapan konsep teknosabo untuk mengendalikan aliran lahar daerah ini hendaknya dilakukan dengan extra hati-hati.

Kota Ternate mengalami permasalahan pengelolaan persampahan yakni masalah pengangkutan sampah, berdasarkan data bahwa jumlah ketersediaan prasarana pengangkutan hanya mampu mengangkut timbulan sampah sebesar 214 m³/hari. Oleh karena Kementeriabn PUPUR Ditjen CK membangun tempat pembuangan akhir sampah di kota ternate dengan dana 14 milyar tahun 2017 dengen sistem geo steal dan membran. Dan menghasililkan/di manfaatkan gas metan.

Sementara untuk Kota Tidore Kepulauan, jalan daerah yang dihibahkan adalah jalan Pattimura (40,5 Km), jalan Jenderal Ahmad Yani (32,51 Km), jalan Pelabuhan Goto (17,2 Km), jalan Frans Kaisepo (17,2 Km), jalan Daud Umar (17,2 Km) dan jalan Sultan Syaifudin (17,2 Km).