Di Setiap Kecamatan, Akan dibangun 100 Rumah Subsidi
Rumah Subsidi (Foto: perumahanrumahbekasi)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Di setiap kecamatan, akan dibangun 100 rumah subsidi oleh Perhimpunan Pengembang Indonesia (PI), asosiasi pengembang yang baru dibentuk oleh sejumlah pengembang.

Hunian ini difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PI telah membuat peta pembangunan rumah murah dengan mencanangkan 1 hektar rumah murah di setiap kecamatan.

“Dengan 1 ha per kecamatan bisa terbangun sebanyak 100 unit rumah tipe 30/60. Tahap awal ini kami akan konsentrasi di kecamatan-kecamatan di wilayah-wilayah satelit dan kota-kota lain di Indonesia,” papar Ketua Umum PI, Barkah Hidayat, di sela-sela acara pengukuhan PI di Jakarta, baru-baru ini.

Sampai akhir tahun 2017 akan dimulai di 8 daerah di Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung sebanyak 20 ribu unit. Targetnya PI dapat menyediakan 100 ribu rumah murah per tahun.

Selain itu, PI juga akan ikut serta pada pengembangan kawasan eknomi khusus (KEK) yang dikembangkan pemerintah serta sektor pariwisata. Maka dari itu, PI akan memperkuat perangkat organisasinya yang telah tersebar di 26 provinsi dengan anggota 300 perusahaan pengembang.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan dengan banyaknya asosisasi perusahaan pengembang dengan mengakomodasi pengembangan rumah untuk kalangan menengah atas dan MBR,” jelasnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, siklus naik turunnya properti umumnya terjadi 2-3 tahun. Sekarang sudah lebih dari empat tahun terpuruk dan tidak ada tanda-tanda segera bangkit.

Hal ini dinilai sebagai kondisi tidak lazim. Terutama sektor residensial kesalahannya ada pada pengembang dan pemerintah. Segmen menengah ke bawah yang pasarnya sangat besar tak digarap dengan baik.

“Pemerintah sebagai regulator dan pengembang tidak membuat strategi harga (pricing strategy) secara tepat. Padahal ini market yang paling potensial dan seharusnya bisa menjadi pendorong untuk bangkitnya sektor properti bangkit,” imbuh Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia (CII), Ferry Salanto, kepada pers di Jakarta, Selasa (11/7).

Ferry menilai dukungan regulasi pemerintah terhadap segmen tersebut kurang kuat. Ini membuat kalangan pengembang berkreasi kurang positif.

Misalnya menawarkan cara bayar tunai bertahap (installment) yang kian panjang, program tanpa depe, dan sebagainya. Cara bayar seperti ini sebenarnya merugikan konsumen sebab pengembang membangun dengan dana konsumen (tak di-back up pembiayaan bank) sehingga sangat berisiko.

Pengembang juga dianggap tak realitistis dalam menetapkan strategi nilai jual. Harga yang ditawarkan terlampau tinggi sehingga tak terjangkau kalangan menengah bawah.

Di sisi lain, pengembang dihadapkan pada semakin tingginya harga tanah. Oleh sebab itu, pemerintah dengan kewenangannya semestinya bisa membangun infrastruktur, mengendalikan harga tanah, tidak melulu suku bunga rendah.

“Situasi yang terjadi belum pas padahal suplai ada dan demand-nya besar. Ini yang harus didorong, pengembang mengemas produknya supaya diterima pasar dan pemerintah membuat regulasi yang membuat masyarakta bisa mengakses perbankan dengan lebih mudah. Yang terjadi sekarang, barang ada tapi tidak terserap karena berbagai kendala tadi,” tutupnya.