Ilustrasi. (Foto: rumah jogja)
Ilustrasi. (Foto: rumah jogja)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Pencapaian pembiyaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah sebesar  21,69%  hingga Agustus 2017 secara tahunan atau year on year (yoy) dinilai pertumbuhan itu cukup besar.

Otortas Jasa Keuangan (OJK) membenarkan tentang potensi pertumbuhan KPR syariah di Indonesia.

“Apalagi risiko pembiayaan atau NPF di sektor ini juga lebih rendah dari rata-rata NPF industri,” kata Aulia Fadly, Direktur Penelitian Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK ketika memberikan paparan, di Jakarta, baru-baru ini.

Tercatat NPF Gross KPR Syariah sampai Agustus 2017 sebesar 2,45% atau lebih rendah dari rata-rata NPF perbankan syariah per Agusus 2017 sebesar 3,96%.

Hal ini memberikan signal positif bagwa pembiayaan sektor perumahan syariah masih mempunyai ruang besar untuk berkembang. Secara umum OJK mencatat sektor konsumer di pembiayaan perbankan syariah menyumbang porsi yang cukup besar. Tercatat pembiayaan konsumer menyumbang 40,6% dari total pembiyaaan perbankan syariah.

Sementara itu, beragam kontroversi soal sudut pandang penilaian riba terhadap kredit kepemilikan rumah (KPR), tak sedikit masyarakat yang ragu menggunakan fasilitas itu. Namun demikian, menanggapi pengertian hukum riba melalui fasilitas KPR tidak sepenuhnya dibenarkan.

“Kalau dilihat dari pelipatgandaan hutang, tentu KPR riba banget. Tapi, pada titik tertentu ada satu prinsip dalam ushul fikih yang berarti ‘kondisi darurat membolehkan yang mudarat’. Kita butuh rumah layak, dan di Jabodetabek ini kepemilikan rumah mengharuskan kita punya uang cash ratusan juta rupiah, dan itu sangat berat,” jelas Zainul Maarif, dosen falsafah dan agama Universitas Paramadina.

Lebih lanjut dikatakan Zainul Ma’arif, ditengah mahalnya nilai rumah layak huni yang dibutuhkan itu, hukum riba diperbolehkan karena ada unsur kondisi darurat. “Padahal kita butuh tempat tinggal layak. Maka dari itu riba yang mudarat itu diperbolehkan karena kondisi darurat,” tambahnya.

Kemudian bagaimana dengan KPR Syariah? Menurut Alumni Universitas Al – Azhar, Kairo, Mesir ini, KPR Syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional.

“Kalau diperhatikan, sebenarnya KPR Syariah tak jauh beda dengan KPR konvensional. Bedanya yang konvensional “bunganya” fluktuatif tak menentu. Sedangkan yang syariah ‘biaya jasanya’ flat sampai akhir,” kata Zainul Ma’arif.

Zainul menambahkan, terpaksa masuk ke ranah mudarat karena kondisi sekarang ini termasuk darurat sebagai korban sistem kapitalis secara murni maupun religius.

“Kita terpaksa masuk ke ranah mudarat karena pertama kita dalam kondisi darurat, dan kedua kita korban sistem kapitalis (baik kapitalis murni maupun kapitalis religius),”, tambahnya.

Menurut Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta tersebut, bahwa bangsa ini bisa keluar dari kondisi itu jika menerapkan sistem sosialis.

“Kita bisa keluar dari kondisi itu apabila sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem sosialis (baik murni maupun religius) dimana rumah disediakan pemerintah dengan satu harga. Maksudnya, rumah itu dibayar tunai ataupun cicil, harganya sama. Bagi yang bisanya mencicil rumah yang disediakan pemerintah itu, silakan mencicilnya sesuai harga awalnya, tanpa bunga sama sekali,”, tambahnya.

Sebagai penutup, penulis dan penerjemah buku-buku filsafat dan keislaman itu mengatakan bila ada bank yang berani melakukan sistem sosialis itu, barulah bank itu benar-benar murni syariah.