Type 28 Dramaga Cantik.

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Apakah Anda sudah menemukan rumah impian? Atau kini sedang sibuk mengurus kepengurusan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)? Pasti saat itu Anda sedang bahagia-bahagianya dan tidak sabar untuk menempati rumah itu secepatnya.

Tetapi sebentar, sebelum kebahagiaan Anda berakhir dengan kekecewaan ada baiknya menengok isi kantong untuk memastikan Anda punya uang tambahan. Uang tambahan? Ya, dalam proses KPR berlnagsung terdapat biaya-biaya yang sering kita lupakan yaitu biaya kepengurusan KPR.

Biaya kepengurusan KPR ini memang sering terabaikan oleh calon pemohon KPR. Harus diakui kalau pihak bank sering kurang transparan untuk menjelaskan bahwa ada biaya-biaya tambahan kepengurusan KPR yang harus dipungut dari pemohon KPR.

Kondisi diperparah dengan rayuan pengembang perumahan yang suka memberi janji manis pada calon pembeli bahwa yang perlu disiapkan oleh mereka hanyalah uang muka KPR yang cukup terjangkau. Faktanya, sang calon pembeli justru harus membayar biaya kepengurusan itu.

Nah buat Anda yang kebetulan sedang berencana membeli rumah, ada baiknya mengetahui lima biaya tambahan yang dikeluarkan untuk kepengurusan KPR.

 

Biaya Notaris

 

Baik pengembang perumahan dan bank memiliki notaris masing-masing yang melakukan kepengurusan berbagai dokumen misalnya akte jual beli (AJB), akte perjanjian KPR, pembuatan sertifikat, bea balik nama dan lain-lain. Biaya untuk notaris-notaris ini cukup tinggi dan yang harus membayar jasa mereka adalah calon pemohon KPR yaitu Anda sendiri.

Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menekan biaya notaris ini agar tidak terlalu tinggi, misalnya mencari saudara atau teman yang bekerja sebagai notaris untuk membantu Anda. Cara lain bisa juga dengan bernegosiasi dengan pihak pengembang perumahan untuk patungan membayar notaris kepengurusan KPR. Usahakan melakukan negosiasi ini saat Anda bernegosiasi soal harga rumah. Lumayan kan, kalau beruntung Anda bisa menghemat hingga lima juta rupiah.

 

Pajak Penjualan dan Pembelian 

Pajak-Rumah
Pajak Rumah (foto: goole.co.id)

 

Calon penerima KPR juga harus merogoh kocek untuk biaya pajak penjualan dan pembelian. Besarnya pajak penjualan adalan 5 persen dari total transaksi. Sementara pajak pembelian lazimnya disebut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang besarnya 5 persen dari (harga transaksi dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP). Misalnya Anda membeli bangunan yang memiliki NJOPTKP senilai Rp 100 juta, maka pajak yang harus Anda bayar itu adalah 5% X (total transaksi-Rp 100 juta)

Terkadang terkadang banyak juga dari penjual rumah yang tidak tahu bahwa mereka harus membayar pajak penjualan, dan akhirnya biaya pajak dibebankan seluruhnya ke pembeli. Jadi Anda harus super kritis untuk mengeceknya.

 

Biaya Provisi

Biaya-Notaris
Biaya Notaris (foto: google.co.id)

 

Biaya Provisi ini besarnya 1 persen dari total pinjaman KPR yang Anda ajukan dan harus dilunasi sebelum akad kredit KPR dilakukan. Misalnya Anda memohon plafon KPR sebesar Rp 500 juta, maka biaya provisinya adalah Rp 5 juta.

Apakah biaya provisi itu maksudnya biaya administrasi? Betul, memang maksudnya sama yaitu bank akan mengunakan biaya tersebut untuk administrasi kepengurusan KPR. Pungutan provisi itu dilakukan hanya sekali hingga tenor cicilan KPR Anda habis.

 

Biaya Asuransi Jiwa

Asuransi-Jiwa
Asuransi Jiwa (foto: google.co.id)

 

Jangan salah, pihak bank tetap khawatir kalau Anda tidak mampu membayar cicilan KPR karena tiba-tiba meninggal dunia. Hal itulah yang menyebabkan bank merasa penting mengasuransikan Anda. Yang jadi masalah, Anda harus membayar asuransi jiwa itu sendiri. Jika Anda meninggal dunia, perusahaan asuransi akan membayar semua hutang cicilan KPR Anda kepada bank. Ahli waris Anda tidak perlu lagi membayar, dan bank juga tidak mengalami kerugian gagal bayar.

Biaya asuransi jiwa itu sangat tergantung pada umur pemohon KPR. Makin tua umur Anda sebagai pemohon KPR, maka otomatis biaya asuransi yang harus Ada tanggung juga lebih mahal.

 

Biaya Asuransi Kebakaran

Asuransi-Kebakaran
Asuransi Kebakaran (foto: google.co.id)

 

Ini sebenarnya tidak mandatory alias diharuskan. Tetapi terkadang calon pemohon KPR tidak sempat menolak saat bank meminta pemohon KPR untuk membayar asuransi kebakaran. Jumlah asuransi kebakaran juga bermacam-macam. Tergantung perusahaan asuransi dimana bank pemberi KPR itu bekerja sama. Ada yang bilang biaya kepengurusan KPR terkadang mencapai lebih dari 5 persen total plafon KPR itu sendiri. Jadi disarankan Anda kritis dan pintar bernegosiasi untuk mengurangi beban biaya tersebut.