Berantas Mafia Tanah, Pemerintah Buat Tim Khusus
Mafia Tanah (Foto: sumut)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pemerintah sedang berusaha untuk melaksanakan reformasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Salah satu metodenya ialah dengan menambah intensitas komunikasi antara Menteri ATR/BPN dengan para staf serta memberantas semua mafia tanah dengan membuat tim khusus. Langkah ini dianggap efektif untuk merealisasikan kepastian hukum tanah.

“Sudah punya sertifikat, tapi masih digugat orang lain. Belum lagi kalau ada mafia tanah,” papar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam pembukaan pameran Real Estat Ekspo 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (8/10).

Menurut Sofyan, mafia kerap menjadikan tanah sebagai komoditi. Oleh sebab itu, Sofyan berusaha untuk memerangi, bahkan tak segan-segan untuk memenjarakan mafia.

Kementerian ATR/BPN membuat tim khusus juga guna untuk mencari dan menyelidiki praktik-praktik mafia tanah.

Pembentukan tim tersebut bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, meliputi Kejaksaan, Kepolisian RI, BPN, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“Kalau mafia tidak bisa ditertibkan, ya dipidanakan. Karena ekonomi ini sangat terganggu akibat ketidakpastian yang dipicu kehadiran para mafia tanah,” jelas Sofyan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah mesti berkemas dan memudahkan investasi dengan menyajikan kepastian hukum tanah yang lebih baik. Semestinya sertifikat jadi dokumen tanah satu-satunya. Akan tetapi untuk mencapai ke sana, pemerintah masih membutuhkan waktu lama.

“Pasalnya, hukum pertanahan di Indonesia sangat rumit,” papar Sofyan. Selain itu, bidang tanah yang telah mempunyai sertifikat di Indonesia hanya 35 persen dari total persil 130 juta.

“Bidang tanah yang memiliki sertifikat baru 45 juta di Indonesia dan itu milik kalangan menengah ke atas,” kata Sofyan. Jumlah ini, tambah Sofyan, hanya bidang tanah secara semuanya saja. Belum termasuk bidang tanah yang telah dipecah.

Menurutnya, diprediksi sampai 50 tahun kedepan, semua bidang tanah di Indonesia belum bisa memiliki sertifikat. Meski begitu, Kementerian ATR/BPN sudah menentukan target semua bidang tanah akan terdaftar.

“Targetnya, pada 2025 seluruh tanah sudah terdaftar, tidak ada yang tertinggal. Nanti persil disertai dengan nomor induk. Kalau investor ingin beli tanah di mana, tinggal ke kantor BPN, sudah ada. Di situs kementerian juga nanti ada,” imbuh Sofyan.

Dalam situs ini, nanti sejarah suatu bidang tanah juga akan ada untuk pelengkap, misalnya pernah berkonflik dan lain sebagainya. Sejarah tersebut dapat diketahui siapa pun tanpa dicantumkan siapa pemilik tanahnya.

Maka, investor yang tengah mencari tanah akan lebih gampang memperolehnya tanpa terjebak mafia tanah.

(kps)