Beli Rumah di Pameran IPEX Bisa Menggunakan KPR Syariah!
Pameran IPEX (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Tak hanya menyuguhkan ratusan proyek perumahan yang berada diseluruh pelosok Tanah Air, namun fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah yang banyak diminati masyarakat juga tersedia di ajang promosi Indonesia Properti Expo mulai 11 – 20 Agustus 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Selain itu, Anda juga bisa langsung berangkat umroh hanya dengan Rp.300 ribu per bulan dan dapat cash back Rp.1 juta.

Mengadopsi sistem murabahah, produk KPR Syariah ini memang menggunakan sistem hukum syariah. Diharapkan melalui layanan itu, calon konsumen properti bisa mengangsur dengan pembayaran kepada pihak Bank sesuai jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa tenor.

Seperti diketahui, fasilitas KPR Syariah ini memiliki fitur tersendiri. Misalnya, angsuran yang tetap selama masa pembayaran. Proses permohonan KPR Syariah terbukti sangat mudah dan cepat.

Fleksibel untuk pembiayaan rumah baru atau seken. Jangka waktu pembiayaan yang panjang. Plafon pembiayaan maksimum 5 milyar Rupiah. Bisa autodebet dari tabungan Bank yang mempunyai fasilitas KPR Syariah.

Syarat pengajuan KPR Syariah sama dengan persyaratan KPR pada umumnya.

Berikut adalah syarat pengajuan KPR Syariah yang harus dipenuhi oleh calon pembeli rumah. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo pembiayaan. Besar cicilan tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Jika memilih rumah inden, maka pembelian haruslah merupakan pembelian rumah pertama. Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila progress pembangunan rumah sudah mencapai 50% dan dengan maksimal total pencairan 50%.

Untuk rumah inden maka harus melalui perjanjian kerja sama antara pihak pengembang dengan BSM Pusat. Kemudian untuk Syarat take over KPR Syariah ini yaitu pembiayaan nasabah di bank lain sudah berjalan dalam waktu 1 tahun dan status pembiayaan lancar.

Banyak masyarakat kemudian memilih produk ini karena suku bunga KPR Syariah sangat kompetitif dan besarnya cicilan tetap hingga akhir jangka angsuran.

Sementara itu, menanggapi kontroversi soal sudut pandang penilaian riba terhadap KPR, tak sedikit masyarakat yang ragu menggunakan fasilitas itu. Namun demikian, pengertian hukum riba melalui fasilitas KPR tidak sepenuhnya dibenarkan.

“Kalau dilihat dari pelipatgandaan hutang, tentu KPR riba banget. Tapi, pada titik tertentu ada satu prinsip dalam ushul fikih yang berarti ‘kondisi darurat membolehkan yang mudarat’. Kita butuh rumah layak, dan di Jabodetabek ini kepemilikan rumah mengharuskan kita punya uang cash ratusan juta rupiah, dan itu sangat berat,” jelas Zainul Maarif, dosen falsafah dan agama Universitas Paramadina, saat ditemui INAPEX.co.id, di Jakarta, belum lama ini.

Zainul Ma’arif menambahkan, ditengah mahalnya nilai rumah layak huni yang dibutuhkan itu, hukum riba diperbolehkan karena ada unsur kondisi darurat. “Padahal kita butuh tempat tinggal layak. Maka dari itu riba yang mudarat itu diperbolehkan karena kondisi darurat,” tambahnya.

Kemudian bagaimana dengan KPR Syariah? Menurut Alumni Universitas Al – Azhar, Kairo, Mesir ini, KPR Syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional.

“Kalau diperhatikan, sebenarnya KPR Syariah tak jauh beda dengan KPR konvensional. Bedanya yang konvensional “bunganya” fluktuatif tak menentu. Sedangkan yang syariah ‘biaya jasanya’ flat sampai akhir,” kata Zainul Ma’arif.

Zainul menambahkan, terpaksa masuk ke ranah mudarat karena kondisi sekarang ini termasuk darurat sebagai korban sistem kapitalis secara murni maupun religius.

“Kita terpaksa masuk ke ranah mudarat karena pertama kita dalam kondisi darurat, dan kedua kita korban sistem kapitalis (baik kapitalis murni maupun kapitalis religius),” tambahnya.

Menurut Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta tersebut, bahwa bangsa ini bisa keluar dari kondisi itu jika menerapkan sistem sosialis.

“Kita bisa keluar dari kondisi itu apabila sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem sosialis (baik murni maupun religius) dimana rumah disediakan pemerintah dengan satu harga. Maksudnya, rumah itu dibayar tunai ataupun cicil, harganya sama. Bagi yang bisanya mencicil rumah yang disediakan pemerintah itu, silakan mencicilnya sesuai harga awalnya, tanpa bunga sama sekali,” katanya.

Sebagai penutup, penulis dan penerjemah buku-buku filsafat dan keislaman itu mengatakan bila ada bank yang berani melakukan sistem sosialis itu, barulah bank itu benar-benar murni syariah.