Thinking
Thinking (foto : michaelsholland.com)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – KPR merupakan singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah dengan skema pembayaran sampai dengan 90% dari harga rumah. Prinsip KPR adalah membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau pembangunan rumah, dan dana untuk membayar balik dilakukan dengan cicilan tersebut.

KPR merupakan kategori kredit konsumtif, sehingga peruntukan KPR harus untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan produktif. Di Indonesia sendiri saat ini dikenal ada 2 jenis KPR yaitu:

KPR Subsidi

KPR Subsidi merupakan suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan sendiri adalah berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Karena jenis kredit subsidi ini diatur oleh Pemerintah, maka membuat tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit bisa mendapatkan fasilitas ini. Secara umum, batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

KPR Non Subsidi

KPR non subsidi adalah suatu kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Untuk KPR yang satu ini, syarat dan ketentuannya ditetapkan oleh bank. Karena ditetapkan oleh pihak bank, maka penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

Bagaimana cara mendapatkan KPR? KPR biasanya bisa dimulai,setelah tersedia dana sekitar 30-40% dari harga rumah, tergantung dari kebijakan bank. Sebelum KPR disetujui, pembeli akan diminta untuk melengkapi persyaratan untuk mengambil KPR.

Dokumen KPR Standar:

  • Usia tidak lebih dari 50 tahun ketika mengajukan permohonan KPR
  • Fotokopi KTP pemohon
  • Akta nikah atau cerai
  • Kartu Keluarga
  • Surat keterangan WNI (untuk WNI keturunan)
  • Dokumen kepemilikan agunan (SHM, IMB, PBB)

Dokumen Tambahan untuk Karyawan:

  • Slip Gaji
  • Surat keterangan dari tempat kerja
  • Buku rekening tabungan yang menampilkan kondisi keuangan tiga bulan terakhir

Dokumen Tambahan untuk Wiraswasta atau Profesional:

  • Bukti transaksi keuangan usaha
  • Catatan rekening bank
  • NPWP
  • SIUP
  • Surat izin usaha lainnya, seperti Surat Izin Praktik untuk para dokter
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Setelah melewati proses verifikasi dokumen, analisis risiko kredit dan survei penilaian properti, pengajuan KPR akan dilanjutkan dengan akad kredit. Apabila biaya dan kebutuhan administrasi berikut telah terpenuhi tahap selanjutnya adalah:

  • Pelunasan BPHTB (Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sejumlah 5% dari harga jual properti sebelum pajak,
  • Asuransi FIDUCIA,
  • Provisi kredit,
  • Asuransi unit properti–umumnya ditanggung pengembang, dan
  • Biaya notaris untuk pengikatan kredit secara hukum.
Ilustrasi. (Foto: rumah jogja)
Ilustrasi. (Foto: rumah jogja)

 

Selain itu Anda juga harus telah mengetahui keberadaan dan kondisi rumah yang akan Anda beli. Informasi sangat penting lainnya adalah perbandingan fasilitas KPR dari bank-bank pemberi kredit.

Biasanya bila Anda sudah menemui pihak developer, mereka telah memiliki hubungan dengan bank tertentu untuk menyediakan KPR. Sesuaikan KPR dengan kebutuhan Anda, terutama yang memberikan fasilitas yang lebih atau menarik, serta dari pihak-pihak yang dapat diandalkan.

Apakah Bank Anda memiliki hubungan dengan developer yang bersangkutan, karena bila ya, maka mungkin saja Anda bisa memperoleh keuntungan yaitu subsidi bunga. Bagaimana sistem bunganya, apakah fix atau berubah dalam jangka waktu tertentu (apakah cicilan bisa berubah nilai nominalnya), fee apa saja yang harus dibayarkan dalam proses berjalan KPR tersebut.