• Inapex

    Bantuan Dana Untuk Membeli Rumah Akan Diterima 16 Provinsi

  • Oleh
  • Selasa, 03 Okt 2017
  • Bantuan Dana Untuk Membeli Rumah Akan Diterima 16 Provinsi

    Kredit Mikro Bagi MBR (Foto: bumn)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id – Proyek percontohan pembiayaan mikro untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap tengah dilakukan. Untuk sekarang ini, bantuan dana untuk membeli rumah akan diterima 16 provinsi.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menuturkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya sudah menandatangani nota kesepahaman antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) dalam penyaluran kredit tersebut.

    Kelak, bantuan kredit mikro yang disalurkan BRI ditujukan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yaitu petani, sopir ojek, nelayan, dan tukang bakso.

    “Sementara yang melaui BKE, itu nanti melayani komunitas PNS daerah, khususnya golongan 1 dan 2. Dan ini juga melalui kerja sama dengan Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI),” tutur Lana di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/10).

    Adapun ke-16 provinsi yang memperoleh penyaluran bantuan diantaranya Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

    Dikatakan kredit mikro, lanjut Lana, sebab nominal maksimal bantuan kredit yang bisa disalurkan hanya Rp.50 juta dengan tenor maksimal lima tahun. Bila masyarakat ingin mengajukan permohonan kredit, bisa menghubungi langsung kedua bank tersebut di daerah.

    “Kekhawatirannya kalau memang untuk sektor ekonomi infomal itu adalah jaminan mereka untuk bisa membayar. Kalau untuk jangka waktu lama, itu sering kali dipertanyakan oleh bank,” jelasnya.

    Baca Juga :
    Tak Hanya TOD, Pengembang Plat Merah Ini Garap 'Student Apartemen'

    Lana menuturkan bahwa permintaan masyarakat terhadap kredit mikro di daerah sebenarnya sangat tinggi. Baik itu untuk mendanai perbaikan rumah, mengurus sertifikat surat, sampai membangun rumah tumbuh sederhana.

    Akan tetapi, pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu pencapaian keberhasilan penyaluran kredit ini, melalui program pilot project. Jumlah kredit yang disalurkan terbatas hanya untuk 3.500 unit rumah di 16 provinsi itu.

    Tidak hanya itu, dalam menyiasati tantangan ini, pemerintah mendukung sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyediakan hunian yang terjangkau dan terletak di pusat kota bagi MBR.

    Pembangunan apartemen berkonsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, sudah dimulai sejak Senin, (2/10). Proyek tersebut adalah kolaborasi strategis antara Perum Perumnas dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan.

    Unitnya dibanderol mulai dari Rp.224 juta dengan luasan 32 meter persegi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harga yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp.9 juta per meter persegi. Harga unit ini diturunkan atas kemauan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk semakin menjangkau kalangan MBR.

    “Atas arahan Ibu Menteri (Rini Soemarno), harga diturunkan menjadi Rp.7 juta per meter persegi,” papar Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo saat peresmian.