Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)
Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Nantinya bakal dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera, saat ini dilakukan audit aset dari Bapertarum – PNS, sehinga bisa diketahui tingkat kewajaran serta besarnya modal awal.

“Saat ini kita menunggu Perpres tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner yang sudah di Setneg. Kita akan mempercepat itu sehingga sambil melakukan audit Bapertarum, seleksi BP Tapera bisa dilakukan,” kata Menteri  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam pertemuan awal Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, belum lama ini.

Komite Tapera dibentuk berdasarkan Undang-undang Tapera No. 4 Tahun 2016 dan diangkat melalui Keputusan Presiden No. 67/M Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Tapera menjelaskan soal UU Tapera, menjalankan fungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera.

Diantaranya, masih dikatakan Basuki Hadimuljono, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BP Tapera dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Lebih lanjut, Menteri Basuki menambahkan, dana yang dikelola oleh BP Tapera adalah tabungan dari masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan modal awal sebesar Rp2,5 triliun untuk dianggarkan dalam APBN-P 2017 atau APBN 2018.

Sekretaris Sementara Komite Tapera Maurin Sitorus mengatakan biaya operasional BP Tapera per tahun diperkirakan Rp105 miliar. Dengan modal awal Rp2,5 triliun dengan suku bunga antara 5,7 persen maka biaya operasional BP Tapera dapat menggunakan dari pendapatan bunga modal awal.

Kemudian dalam pertemuan itu juga terlihat hadir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Hanief Dhakiri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Vincentius Sonny Loho selaku anggota Komite Tapera, Sekretaris Sementara Komite Tapera Maurin Sitorus, Sekjen PUPR Anita Firmanti, dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.

Terlepas itu, sebelumnya Menteri Basuki juga meluncurkan PUPR TV sebagai upaya untuk memudahkan investor dan publik mengetahui program dan capaian Kementerian PUPR.

“PUPR TV disiapkan bukan untuk iklan atau kampanye. Tapi untuk melaporkan kegiatan dan capaian yang sudah kita lakukan. Dengan itulah kita sudah melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat,” tegas Menteri Basuki.