• Inapex

    Baja Ringan Langka, Pemerintah Diminta Tinjau Penetapan Bea Masuk

  • Oleh
  • Kamis, 07 Des 2017
  • Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

     

    JAKARTA, INAPEX.co.id  – Bergairahnya sektor kontruksi di dunia properti belakangan ini, ternyata mampu mendorong bergeraknya industri metal baja ringan serta atap hunian yang terbuat dari metal baja. Kendati demikian, perkembangan positif ini dibayangi oleh kekhawatiran sulitnya mendapatkan bahan baku Baja Lapis Alumunium Seng (BJLAS) Warna.

    Hal itu diungkap oleh para produsen baja ringan yang tergabung dalam tiga asosiasi, seperti Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) dan Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO).

    Pengusaha baja ringan yang tergabung dalam tiga organisasi tersebut meminta agar pemerintah pusat untuk meninjau ulang rencana penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang besarannya mencapai 49 persen BJAS Warna dari Tiongkok.

    “Sebesar 18 persen dari Vietnam. Kebijakan ini sendiri merupakan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan permohonan PT NS BlueScope Indonesia. Kebijakan ini jelas akan menaikan harga impor BJLAS Warna, sehingga produsen atap metal dan baja ringan harus membeli BJLAS Warna dari industri dalam negeri. Sementara kapasitas produksi dalam negeri sendiri masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan produsen,”jelas Ketua ARFI, Novia Budiman, belum lama ini.

    Baca Juga :
    Inilah 10 Daftar Raja Properti Terkaya di Indonesia

    Lanjut Novia Budiman, kapasitas produksi BJLAS Warna dalam negeri hanya sebesar 150.000 ton per-tahun, sementara tingkat konsumsi BJLAS Warna rata-rata 350.000 ton per-tahun. Akan terjadi keterbatasan pasokan yang akibatnya banyak produsen atap metal akan tutup karena kekurangan pasokan bahan baku.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (ASBARINDO), Dwi Sudaryono, mengatakan, dengan adanya kebijakan pemerintah seperti itu, maka secara langsung akan berdampak terganggunya industri hilir baja dalam negeri yang memproduksi atap metal dan baja ringan.

    “Jika pemerintah komit memperhatikan industri hilir baja dalam negeri, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan ini. Harga bahan baku lokal tidak kompetitif, kalau ini dipaksakan, produsen atap metal dan baja ringan akan kesulitan mendapat bahan baku. Nantinya tidak hanya program Sejuta Rumah saja yang terganggu, tapi pelaku usaha industri hilir baja ringan bisa tutup dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah,”kata Dwi Sudaryono.