Badan Pertanahan Nasional Gorontalo, Berikan Fasilitas One Day Service
Badan Pertanahan Nasional Gorontalo (Foto: twitterbpngtlo)

 

GORONTALO, INAPEX.co.id, –  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo menetapkan program pelayanan dalam satu hari atau “One Day Service” untuk melayani masyarakat.

Kepala BPN Kabupaten Gorontalo, Yusuf Ano, menuturkan bahwa “One Day Service” adalah layanan di bidang pertanahan yang dilakukan lewat loket pelayanan khusus, sehingga warga tak terjebak kesusahan birokrasi.

“Program ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan di bidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan di bidang pertanahan serta komitmen BPN RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat,” ucap Yusuf seperti dikutip pers, Kamis (16/3).

Yusuf membeberkan, “One Day Service” dilakukan untuk berbagai jenis layanan pertanahan tertentu.

Jenis layanan pertanahan hanya sehari di setiap Kantor Pertanahan dilakukan tergantung ketersediaan data pertanahan, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

“Kami akan coba untuk menjalankan program ini, walaupun BPN Kabupaten Gorontalo belum memiliki gudang arsip yang memadai serta sumber daya manusia yang terbatas,” jelas Yusuf.

Kabupaten Gorontalo, tambahnya, mempunyai wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dan dekat dengan Kota Gorontalo yang sangat memerlukan gudang arsip.

Di BPN Kabupaten Gorontalo juga tak boleh terlihat ada uang titipan di loket pelayanan, sebab akan dianggap pungutan liar (pungli).

“Saya menyampaikan kepada petugas loket agar kantor ini bebas pungli, dengan membuat pakta integritas dengan seluruh pegawai,” tegas Yusuf.

Jika terbukti melakukan pungli akan mendapatkan sanksi institusi, bahkan bisa ditangkap oleh tim sapu bersih pungli. BPN juga mempunyai tim pengawas loket yang setiap bulan pengawasnya berganti.

Perlu diketahui, Sertifikasi tanah menjadi program Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai 8 tahun ke depan. Program ini diprioritaskan sebab secara nasional tanah yang sudah bersertifikat hanya 45 persen.

Jika tak ada percepatan, butuh waktu 100 tahun untuk menyelesaikannya. 2017 ini Kementrian ATR/BPN akan mensertifikat 5 juta bidang tanah dengan dana Rp.5 triliun. Targetnya pada tahun 2025 semua tanah di Indonesia sudah terdaftar dan terpetakan hingga dapat dilakukan proses sertifikat.

“Tapi program ini membutuhkan effort cukup besar dan biaya yang tidak sedikit, makanya dibutuhkan persiapan dan pendanaan yang matang,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (14/3).