Apa Keuntungan Menggunakan Tapera Bagi Pekerja?
Ilustrasi (Foto: indonesiadaily)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Apa keuntungan menggunakan Tapera bagi pekerja? Diketahui, undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) No. 4 Tahun 2016 sudah diketok sejak 23 Februari 2016. Tapera adalah upaya menghimpun dana jangka panjang dalam jumlah signifikan dan biaya rendah untuk membangun rumah murah untuk rakyat kebanyakan.

Selama ini Indonesia menggantungkan pembiayaan pembangunan rumah rakyat dari APBN dan dana pasar yang mahal bunganya.

Oleh sebab itu, UU Tapera mewajibkan setiap pekerja mengiur bersama majikan yang memperkerjakannya sebanyak persentase tertentu dari penghasilannya setiap bulan (jumlah angkanya belum diputuskan sebab masih mendapat keberatan dari pengusaha).

Jika pekerja formal dan pekerja mandiri (informal) yang bergaji minimal senilai UMR (upah minimum regional) wajib mengiur ke Tapera ketika nanti beroperasi, pekerja mandiri yang bergaji di bawah UMR sifatnya sukarela.

Namun, sampai saat ini badan pengelola (BP) dan aturan teknis mengenai Tapera sebagai turunan UU tersebut belum juga terbit. Kabar terbaru dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pelaksanaan Tapera tahap awal ditujukan terlebih dulu kepada kalangan PNS, anggota TNI dan Polri, serta karyawan BUMN.

“Ini untuk membangun kredibilitas Tapera. Kalau sudah berjalan diharapkan selanjutnya untuk pekerja swasta jadi lebih mudah,” tuturnya melalui siaran pers di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Basuki, jika Tapera yang telah berlangsung efektif, masalah pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diharapkan secara bertahap teratasi.

“Kalau mengharapkan APBN, sampai kapanpun masalah perumahan rakyat ini tidak akan bisa diatasi,” paparnya.

Terkait pembentukan BP Tapera yang akan menjalankan dan mengelola Tapera, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemenpupera Lana Winayanti menuturkan bahwa kini tengah dilakukan audit aset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS yang nanti akan dialihkan jadi salah satu modal awal Tapera.

“Nanti dana perumahan PNS di Taperum akan otomatis pindah ke BP Tapera. Kalangan PNS dan anggota TNI/Polri diutamakan (baru setelah itu pekerja swasta dan pekerja informal), karena lebih mudah mengetahui tingkat kewajaran cicilan dan besaran bantuan yang nanti akan diterima mereka. Targetnya Maret tahun depan BP Tapera sudah terbentuk dan bisa beroperasi penuh tahun 2019,” tambahnya.

UU Tapera sendiri mengamanatkan, BP Tapera dan aturan turunan yang diperlukan untuk mendukungnya baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), maupun Peraturan BP Tapera, telah terbentuk dan operasional dua tahun setelah UU tersebut disahkan atau akhir Februari 2018.

“Kami akan bekerja sangat keras memenuhi amanat UU itu sesuai tenggat,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR sebelum Lana, Maurin Sitorus, kepada pers April 2016 silam.