Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. (Foto: kps)
Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. (Foto: kps)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono mengaku anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta senilai Rp.1,4 miliar dapat dipastikan sudah dicoret.

Penghapusan untuk alokasi anggaran itu dilakukan setelah adanya evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD DKI.

“Dalam APBD tidak akan lagi melihat anggaran untuk sopir anggota DPRD. Juga untuk perbaikan rumah DPRD sudah tidak ada. Semua dievaluasi Mendagri, dipertanyakan dan diminta coret ya kita coret. Yang Rp 1,4 miliar itu tidak ada, sudah kosong. Enggak ada lagi anggaran itu,” ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Selain itu, Sumarsono juga menjelaskan seluruh anggaran yang berada di luar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dicoret, kecuali yang bersifat mendesak.

“Semua anggaran di luar RKPD ditolak dan kita coret, kecuali yang sifatnya mendesak. Kalau renovasi enggak mendesak yang dihilangkan. Itu arahan dari Pak Mendagri,” tambahnya.

Berikutnya anggaran yang didalam APBD, meski tidak ada dalam RKPD, berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Anggaran tersebut masih ada karena berasal dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pusat dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pusat itu nggak apa-apa di luar RKPD. Karena itu anggaran pusat yang secara khusus yang dilaksanakan DKI. Itu nggak masuk RKPD, tapi bisa dimasukkan dalam APBD,” paparnya.

Tak hanya itu, Kemendagri memotong biaya renovasi kolam ikan yang dianggarkan melalui APBD DKI 2017. Atas koreksi ini, Pemprov DKI menyatakan akan melakukan penyesuaian.

“Termasuk untuk kolam ikan juga sudah nggak ada. Intinya, nggak ada di RKPD dan dia tidak mendesak ya hilang,” papar Soni, sapaan akrab Sumarsono.

Soni menyatakan seluruh kebijakan dalam APBD merupakan turunan dari RKPD. RKPD sendiri merupakan hasil dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang merupakan program gubernur petahana.

“Kebijakan di luar RKPD saya hilangkan. Karena RKPD adalah kebijakan tahunan turunan dari RPJMD, yang menjadi kebijakan dari gubernur petahana. Ini koridor satu-satunya adalah RKPD. Detailnya berapa jumlahnya total kalau nggak salah sekitar Rp 134 miliar itu kita koreksi kembali. Prinsipnya, konsistensi antara APBD, RKPD, dan RPJMD harus tegak lurus,” ujarnya.