Ganti Program Kampung Deret, Ahok Bangun Rusun
Rusun (foto: rusunawa)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Saat Gubernur DKI Jakarta dipegang oleh Joko Widodo (Jokowi), membuat salah satu program revitalisasi daerah kumuh ialah program kampung deret. Di era Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok), sebenarnya program tersebut akan dilanjutkan tetapi saat dijalankan menurut Ahok mengungkapkan banyak ditemui kendala.

Oleh sebab itu, Ahok lebih memilih untuk membangun rumah susun (rusun) bagi warga yang ada di kawasan kumuh sekaligus sebagai program penataan kota.

Konsep tersebut tak melanggar aturan dan pada praktek pembagian unitnya juga lebih mudah. Setiap warga yang tinggal di sebidang tanah akan memperoleh satu unit rusun.

Ahok mengatakan bahwa akan membangun rusun di Ciracas, Jakarta Timur, sekaligus waduk besar yang berfungsi untuk pengendali banjir.

“Kita mau bangun kampung deret, tapi masalahnya warga yang mau kita revitalisasi lokasinya ini menempati lahan negara seperti ruang terbuka hijau (RTH), bantaran sungai, trase jalan, dan lainnya. Sementara APBD itu nggak boleh disalurkan kalau sertifikatnya belum jelas. Kalaupun sertifikat jelas nggak bisa dipakai untuk membiayai lahan orang,” kata Ahok di Balaikota, baru-baru ini.

Sedangkan, tuntutan warga untuk dibangun kampung deret di tepi sungai juga tak dapat dijalankan sebab terkendala aturan yang menyatakan setiap sungai mesti ada trase dan jalan inspeksi.

“Nanti di pinggiran waduk ini rusun semua. Kampung deret banyak kendalanya, kalaupun warga yang punya lahan bersedia lahannya dibangun kampung deret, secara aturan itu nggak boleh APBD membiayai lahan pribadi seperti itu,” paparnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, untuk menghapus praktek suap kepada aparat pemerintah daerah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) untuk pengurusan perizinan.

Tidak hanya itu, semua transaksi dijalankan dengan skema non tunai (e-money/transfer). Badan ini juga menghapus praktek percaloan hingga semua pengurusan perizinan bisa dijalankan secara langsung.

Tidak hanya itu, retribusi kepada pengembang tak lagi berupa dana melainkan dalam bentuk proyek fisik fasilitas sosial (fasos) ataupun fasilitas umum (fasum).

Pengembang yang mengurus izin untuk mengembangkan proyek tidak perlu melakukan sogok, semua dikelola secara satu pintu, transparan, dan tidak harus ada transaksi tunai.

Pengembang yang ingin meningkatkan koefisien lantai bangunan (KLB) kompensasinya tak berupa uang melainkan langsung aset bangunan.

Permintaan kenaikan KLB bukan kategori retribusi hingga penyerahannya mesti dalam bentuk aset.  Pengembang akan dibuat perjanjian dengan Pemprov DKI hingga tak dapat mengelak dari kewajibannya.

Pemprov akan memberi sejumlah proyek yang bisa dipilih oleh pengembang yang nilainya sama dengan ketentuan kenaikan KLB. Nilai proyeknya akan dihitung oleh appraisal agar adil.