Menteri Agraria Menilai Persoalan Reklamasi Heboh
Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala BPN RI Dr. Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD saat berkunjung di Pameran IPEX. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sedikitnya, tersedia 300 hektar areal baru terkait akan dilaksanakannya proyek reklamasi. Menanggapi soal permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan sertifikat pulau reklamasi yang telah dikeluarkan, namun tak dapat dikabulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mengingat,  proses keluarnya sertifikat telah mengikuti ketentuan dan aturan pertanahan yang berlaku.

Kendati demikian, proyek reklamasi ternyata sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi.”( Pulau reklamasi) ini kan ada 300 hektar terbuka areal baru. Ekonomi akan tumbuh dan berapa kesempatan kerja yang ada,” ujar , Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, baru – baru ini.

M Noor Marzuki, juga mengatakan, adanya tambahan lahan dari pulau buatan, Jakarta dinilai sudah sesak akan lebih luas. Selain itu, nantinya di pulau reklamasi ini, selain menjadi pusat ekonomi baru juga akan terbangun yang modalnya dari swasta. Apalagi, reklamasi bukan pertama kalinya dilakukan di dunia atau bahkan di Indonesia. “Di seluruh dunia sudah (banyak yang) melakukan reklamasi,” ujar Marzuki.

Sementara itu, langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Agraria (BPN) untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi dapat dianggap sebagai bentuk tindakan wanprestasi. Para pengembang sebagai investor dalam proyek tersebut bisa mengajukan gugatan bila Pemprov DKI Jakarta membatalkan sertifikat HGB.

Menurut Pakar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan,  dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, menjelaskan, proyek reklamasi awalnya merupakan proyek pemerintah pusat pada era Presiden Soeharto yang didelegasikan pekerjaannya ke Pemprov DKI.

Seiring berjalannya waktu, ada segudang peraturan termasuk peraturan daerah yang dihasilkan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan proyek tersebut. “Pemerintah kan tidak punya uang, maka ujungnya adalah bekerja sama dengan badan usaha, diantaranya swasta. Dan itu sudah dituangkan dalam perjanjian kerja sama, diperbarui dan ditambah,” jelas Nur Hasan.

Dalam perjanjian yang dibuat, Pemprov DKI mendapatkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL). Sementara pengembang menerima sertifikat HGB di atas HPL. Meski demikian, ada sejumlah kewajiban pengembang yang turut mengikat di dalamnya, termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat. “Reklamasi ini tahapan sekarang bukan tahapan pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan sudah, pulau sudah terbentuk. Sekarang itu pemanfaatan tanah hasil reklamasi,” kata dia.

Selain itu, Nur Hasan menambahkan, dalam perjanjian juga diatur bahwa Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan dan beragam perizinan lainnya yang dibutuhkan pengembang dalam mengelola lahan yang sudah ada. “Kalau Pemda DKI tidak mau menerbitkan IMB dan sebagainya, lalu berkilah dengan belum adanya perda zonasi, itu bisa melakukan wanprestasi,” pungkasnya.