Lana Winayanti (Foto: PUPR)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Direktort Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengajukan alokasi anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2018 sebesar Rp. 6.09 Triliun.

Pengajuan anggaran itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis (14/9).

“Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk tahun anggaran 2018 terbagi untuk KPR Sejahtera FLPP sebesar 42,000 unit, KPR Subsidi Selisih Bunga sebesar 225,000 unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk 344.500 unit rumah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Dalam kesempatan tersebut juga, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan meminta bantuan kerjasama dengan para anggota Komisi V DPR RI terkait dengan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Salah satu kendala yang kami hadapi dalam penyaluran KPR bersubsidi adalah terkait dengan data MBR khususnya masyarakat informal yang berpenghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, kami mohon kerjasama dengan para anggota dewan yang memiliki data MBR di daerah pemilihannya untuk dapat menyampaikannya kepada kami untuk mempermudah penyaluran bantuan dan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran”, ungkap Lana Winayanti.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Hengki Kurniadi, mengatakan sektor perumahan perlu dipikirkan lebih mendalam. “Perumahan termasuk dalam tiga kebutuhan pokok yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan peran perbankan khususnya BTN sebagai bank pelaksana juga perlu ditinjau kembali. Artinya perlu juga melibatkan bank lainnya. Hal ini berarti perlu kompetisi antar bank,” kata Hengki Kurniadi.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Nurhayati, mengatakan pentingnya KPR FLPP. “KPR Sejahtera FLPP ini, seharusnya menjadi instrumen investasi ke depannya. Karena sifatnya dana bergulir. Jadi tidak akan hilang. Sementara SSB kalau diberikan terus menerus akan membebani APBN”, ucap Nurhayati.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said mengatakan bahwa  KPR SSB tahun ini masih dibutuhkan. “Untuk tahun ini kita tidak bisa menghentikan KPR SSB, karena masyarakat sangat memerlukannya. Akan tetapi untuk ke depannya kita bersama-sama harus mengevaluasinya kembali karena memang SSB ini dapat membebani APBN dan jangan sampai SSB ini memberatkan fiskal pemerintahan ke depan”, tegas Muhidin M. Said.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga menyampaikan arah kebijakan TA. 2018. “Ada sembilan arah kebijakan Direktora Jenderal Pembiayaan Perumahan di tahun 2018, pertama penyaluran FLPP dan SSB, kedua program BP2BT, ketiga Dekonsentrasi, ke empat Tapera, kelima pengembangan skema bantuan pembiayaan perumahan, keenam penyusunan kebijakan, program, anggaran dan data informasi, ketujuh pendayagunaan sumber-sumber dana lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, kedelapan pengembangan kerjama LKB dan LKKB, dan terakhir pemantauan, analisis dan evaluasi”, terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Terkait dengan penyaluran KPR Bersubsidi (FLPP dan SSB), ujar Lana Winayanti, saat ini sudah ada 8 (delapan) bank nasional dan 22 (dua puluh dua) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah bekerjasama untuk penyaluran KPR Bersubsidi.